PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH


Pengarang

RISKA NOVITA SARI - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Prof. Dr Syahrizal Abbas, M.A - - - Dosen Pembimbing I
Dahlan - 196704041993031004 - Dosen Pembimbing II
Faisal - 195908151987031001 - Penguji
Rizanizarli - 196011151989031002 - Penguji
Mohd. Din - 196412311990021006 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1703201010016

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum (S2).,

Bahasa

Indonesia

No Classification

340.595 981 1

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

Riska Novita Sari , Syahrizal Abbas , Dahlan
ABSTRAK
Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Menurut Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Aturan ini berlaku secara khusus di Aceh atas beberapa keweangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Perkara prostitusi online yang terjadi Kota Banda Aceh, pengungkapan jaringan prostitusi online ini, petugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta mengamankan seorang diduga germo alias mucikari ia diamankan dari hotel tempatnya mengantar dua wanita kepada pelanggan. Namun unsur pasal penerapan prostitusi online ini Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 serta Pasal 2 dan 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan di Aceh memiliki aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai perbuatan khlawat dan zina.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penghambat Qanun Jinayat belum dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi online di Banda Aceh, menjelaskan faktor penyebab proses hukum terhadap kasus prostitusi online berdasarkan Qanun Jinayat, dan menjelaskan upaya penanggulangan kepada kasus prostitusi online dapat diproses berdasarkan Qanun Jinayat.
Penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pengakajian keberlakuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berlangsung dari tahun Juni 2020 sampai Juni 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta perndang-undangan terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Qanun Jinayat belum dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi online di Banda Aceh karena Qanun Hukum Acara Jinayat tidak memberikan penjelasan prosedural pembuktian ini, mengingat penyidik juga berasal dari Polri dan PPNS yang mana juga aparat penegak hukum nasional. Ini menjadi landasan yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam untuk menjerat pelaku menggunakan peraturan perudang-udangan yang sifatnya itu Nasional dan juga dikualifikasikan sebagai perbuatan Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan internet atau lebih khusunya dikenal dengan istilah Cyber Prostitution dengan sarana media sosial seperti, facebook, instagram, telegram, dan whatapps telah memberikan maslaah baru dalam penerapan hukum di Indonesia. Faktor penyebab tidak dilanjuti proses hukum terhadap kasus prostitusi online berdasarkan Qanun Jinayat yaitu, dipangaruhi oleh faktor qanun yang belum memuat subtansi penanganan pelanggaran Syariat Islam secara digital, kewenangan penegak hukum Syariat Islam dialihkan menjadi hukum umum disebabkan kasus prostitusi ini juga harus mensyaratkan saksi sebanyak 4 orang yang mana ini telah ditegaskan dalam Qanun Jinayat, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum seperti, mobilititas sebagai penggerak dalam penegakan hukum prostitusi online yang minim. Alat pembuktian yang tidak ada, karena perbuatan ini merupakan tidak pidana dengan modus terbaru, dan kesadaran masyarakat dalam memberantas tindak pidana khalwat khususnya protitusi yang biasanya terjadi di hotel-hotel Banda Aceh sebagai tempatnya. Upaya penanggulangan prostitusi online dapat diproses berdasarkan Qanun Jinayat, upaya pembentukan peraturan pelakasanan pembuktian secara digital dalam ruang lingkup Pemerintah Aceh dan Pemko Banda Aceh sebagai bentuk dalam memberantas khalwat, dan zina secara digital, Upaya untuk memberikan pemahaman hukum yang dalam terkait dengan media online kepada petugas dalam memberastas prostitusi online secara mendalam, agar tidak terjadinya tumpang tidih antara hukum nasinonal dengan kekhususan yang terdapat dalam Qanun Jinayat, dan Upaya penegakan hukum yaitu perlu adanya suatu sanksi yang tegas baik dari sisi hukum pidana maupun sanksi adat terhadap pelaku. Sehingga dengan adanya suatu sanksi yang tegas maka pelaku akan merasa jera terhadap tindakannya tersebut.
Diharapkan Pemerintah Aceh dapat mengambil sikap dengan tegas dalam penangan kasus-kasus melalui jaringan internet khsususnya prostitusi online dalam membangun kontruksi pemikiran hukum kepada aparat penegak hukum Islam di Aceh dalam penanganan perkara yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggara Syariat Islam seperti khalwat dan zina, sehingga tidak terjadinya pemahaman dualisme penerapan hukum.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Prostitusi Online, dan Kota Banda Aceh



APPLICATION OF QANUN NUMBER 6 OF 2014 ON JINAYAT LAW AGAINST ONLINE PROSTITUTION IN BANDA ACEH Riska Novita Sari , Syahrizal Abbas , Dahlan ABSTRACT Prostitution is one of the complex social problems, considering that prostitution is the oldest civilization in the world and still exists in our society. According to Article 33 (1) of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law states that, "Every person who deliberately commits Jarimah Zina, is threatened with 'Uqubat Hudud whip 100 (one hundred) times". This rule applies specifically in Aceh to some of the difficulties given by the central government. The case of online prostitution that occurred in Banda Aceh City, the disclosure of this online prostitution network, officers of the Satreskrim Polresta Women and Children Protection Unit (PPA) secured a suspected pimp alias pimp he secured from the hotel where he delivered two women to customers. However, the article of application of online prostitution is Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 19 of 2016 concerning Pornography is regulated in Article 30 jo. Article 4 paragraph (2), Article 4 paragraph (2) of Law No. 44 of 2008 and Articles 2 and 12 of Law No. 21 of 2007 concerning The Eradication of Trafficking in Persons. While in Aceh has rules contained in Qanun Aceh Number. 6 of 2014 concerning Jinayat Law as an act of khlawat and adultery. This study aims to explain the inhibition of Qanun Jinayat can not be applied to perpetrators of online prostitution crimes in Banda Aceh, explain the factors that cause legal proceedings against online prostitution cases based on Qanun Jinayat, and explain countermeasures to online prostitution cases can be processed based on Qanun Jinayat. This research is empirical juridical research using the approach of autition of the enactment of legislation. This research took place from June 2020 to June 2021. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interview techniques and studying documents and invitations related to this research. Furthermore, the data is processed and analyzed with qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study showed that, Qanun Jinayat can not be applied to the perpetrators of online prostitution crimes in Banda Aceh because Qanun Hukum Acara Jinayat does not provide procedural explanations of this proof, considering that investigators also come from the National Police and PPNS which are also national law enforcement officials. This becomes a strong foundation for law enforcement officials in order to ensnare perpetrators using the rules of the company that is national in nature and also qualified as an act of Cyber Crime or crime through the internet network or more specifically known as Cyber Prostitution with social media means such as, facebook, instagram, telegram, and whatapps has provided a new role in the application of the law in Indonesia. The causal factor is not continued legal proceedings against the case of online prostitution based on Qanun Jinayat namely, influenced by the qanun factor that has not contained the subtansi handling of Islamic Sharia violations digitally, the authority of Islamic Sharia law enforcement diverted into general law because this prostitution case must also require witnesses as many as 4 people which has been affirmed in Qanun Jinayat , facilities and infrastructure in law enforcement such as, mobility as a driver in the enforcement of online prostitution law is minimal. Proof tools that do not exist, because this act is not criminal with the latest mode, and public awareness in eradicating criminal acts khalwat especially protitusi that usually occur in hotels Banda Aceh as the place. Efforts to combat online prostitution can be processed based on Qanun Jinayat, efforts to establish a regulation of digital proof enforcement within the scope of the Government of Aceh and Banda Aceh Government as a form of eradicating khalwat, and zina digitally, Efforts to provide a deep legal understanding related to online media to officers in the fight against online prostitution in depth, so as not to overlap between national law and specificity t erdapat in Qanun Jinayat, and law enforcement efforts that require a firm sanction both in terms of criminal law and customary sanctions against perpetrators. So with a strict sanction, the perpetrator will feel deterred by his actions. It is expected that the Government of Aceh can take a firm stance in the handling of cases through the internet network such as online prostitution in building the construction of legal thought to Islamic law enforcement officials in Aceh in the handling of cases that can be qualified as violations of Islamic Sharia such as khalwat and zina, so that there is no understanding of dualism of the application of the law. Keywords: Application of Law, Online Prostitution, and Banda Aceh

Citation



    SERVICES DESK