//

PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DANANGKUTAN JALAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Ardikna Pelani. Pa - Personal Name
SubjectHIGHWAY SAFETY-LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

ABSTRAK ARDIKNA PELANI. Pa, PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53), pp., tabl, bibl NURHAFIFAH, S.H., M.Hum Pasal 240 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam realisasinya pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas terutama dalam hal ganti kerugian belum memadai. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas korban luka berat dan luka ringan, dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas terhadap korban luka berat dan luka ringan masih kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh karena hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dalam hal ganti kerugian belum terpenuhi dan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti kerugian tidak sesuai dengan harapan korban. Hambatan pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas terjadi karena korban tidak melapor ke penegak hukum serta rumitnya pengurusan di tingkat birokrasi kepolisian dan ketidak mampuan terdakwa mengganti kerugian. Disarankan kepada pemerintah hendaknya dibuat peraturan yang lebih rinci mengenai biaya ganti kerugian agar pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi. Dan kepada korban hendaknya melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang di alaminya kepada kepolisian serta kepada hakim sebagai penegak hukum hendaknya dalam menjatuhkan putusan memenuhi nilai kemanfaatan, keadilan terhadap korban.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMENUHAN HAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI KABUPATEN GAYO LUES (SUATU PENELITIAN DI SATLANTAS KABUPATEN GAYO LUES) (Melva Rosa, 2017)

PENYIDIKAN KECELAKAAN “TABRAK LARI” BERDASARKAN PASAL 312 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (DIAN SAFRINA, 2016)

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON) (ROMI ARIFANDI, 2019)

MEKANISME PENGAJUAN SANTUNAN KECELAKAAN PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) BANDA ACEH (AUDI ERLANGGA, 2014)

GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTAR SESAMA PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA DALAM BERLALU LINTAS (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (BENNY KURNIA PUTRA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy