PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BELANJA MODAL BERUPA MEJA KERJA PEGAWAI PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    LAPORAN KERJA PRAKTEK

PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BELANJA MODAL BERUPA MEJA KERJA PEGAWAI PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) ACEH


Pengarang

Putri Rizkiah - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Aida Yulia - 197307251999032002 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1701003020021

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi (D3)., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

336

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

RINGKASAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh merupakan salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai Visi menjadi pengelola di Bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh beralamat di Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk Banda Aceh. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 22 April 2021, Kerja Praktik ini dilaksanakan guna untuk melengkapi Penulisan Laporan Kerja Praktik dalam rangka penyelesaian studi pada Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Modal Berupa Meja Pegawai Pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen.

Berdasarkan pembahasan dalam Laporan Kerja Praktik dapat disimpulkan bahwa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh, Perhitungan serta Pemungutan PPN dan PPh 22 dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada saat pembayaran pada rekanan. Pemungutan PPN dan PPh 22 didukung dengan faktur pajak. Faktur pajak dibuat oleh rekanan pada saat transaksi pembelian dan ditanda tangani secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada faktur pajak tersebut. Dan PKP yang merupakan rekanan Kanwil DJKN yang melakukan penyerahan BKP, maka akan dipungut oleh Bendahara Pemerintah Kanwil DJKN sebagai pemungut PPN dan tidak lagi dipungut oleh PKP penjual.

SUMMARY Field Work Practice (PKL) is implemented in the Regional Office of the Directorate General of State Wealth (DJKN) Aceh is one of the agencies under the Ministry of Finance that has a vision to be a manager in the field of State Wealth, State Receivables and Auctions. Tgk. Chik Di Tiro, Kampung Ateuk Banda Aceh. Fieldwork Practice was conducted for 2 months, namely from February 22, 2021 to April 22, 2021, this Practical Work was conducted to complete the Writing of Practical Work Report in order to complete studies in Diploma III Taxation Faculty of Economics and Business Syiah University Kuala. The purpose of writing a Practical Work Report is to understand how the Procedures for Calculation, Collection, and Reporting of Value Added Tax (VAT) and Income Tax Article 22 on Capital Expenditure in the Form of Employees' Desk at the Kanwil Directorate General of State Wealth (DJKN) Aceh whether it is in accordance with tax regulations. happen. The authors performed data collection through interviews, field observations, and document collection. Based on the discussion in the Practical Work Report, it can be concluded that in the Directorate General of Wealth of the State of Aceh, the Calculation and Collection of VAT and PPh 22 is done by the expenditure treasurer at the time of payment to the partner. The collection of VAT and PPh 22 is supported by a tax invoice. The tax invoice is made by the partner during the transaction and is signed electronically by the Directorate General of State Wealth (DJKN) of Aceh so there is no need for a wet signature on the tax invoice. And the PKP which is a partner of the DJKN Kanwil who hand over the BKP, will be collected by the Government Treasurer of the DJKN Kanwil as the collector of VAT and not collected by the seller of the PKP.

Citation



    SERVICES DESK