TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DAN KONVENSI STOCKHOLM | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DAN KONVENSI STOCKHOLM


Pengarang

YULIA ANNISA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Mujibussalim - 196209021990031003 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1403101010075

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

344.046

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK


YULIA ANNISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN
PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT
INTERNASIONAL (UNCLOS 1982 ) DAN KONVENSI
STOCKHOLM
2021
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 61), pp, bibl
(Dr. Mujibussalim, S.H., M. Hum. )

Indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan
penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya,
Indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin segala kegiatan dalam
wilayah negara agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain, semua telah
diatur dalam peraturan perundang nasional bahkan internasional, sebagai negara
penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, tentunya pemerintah telah
melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah pencemaran laut karena
limbah plastik. Namun, kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan
dari pencemaran limbah plastik sangatlah minim sehingga pencemaran
lingkungan terus meningkat.
Penulisan ini bertujuan menjelaskan pengaturan dalam hukum nasional
maupun hukum internasional, serta menjelaskan mengenai faktor penyebab
pencemaran di laut dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu
meneliti bahan kepustakaan.
Hasil dari penulisan ini adalah pengaturan tentang pencemaran limbah
plastik diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional, dalam hukum
nasional sendiri diatur dalam beberapa perundang-undangan, di antaranya dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,
Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang
Penanganan Sampah Laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
Sedangkan dalam hukum internasional sendiri diatur dalam hukum laut
internasional UNCLOS 1982 ( united nations convention of the law of the sea),
dalam konvensi Stockholm dan dalam beberapa hukum internasional lainnya.
Adapun faktor yang menyebabkan pencemaran limbah plastik di laut disebabkan
oleh berbagai aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, sampah
yang dibuang ke sungai akan mengalir ke laut atau aktivitas manusia itu sendiri
yang membuang ke laut. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah
melakukan berbagai upaya di antaranya menerapkan Rencana Aksi ( RAN ) yang
terdiri dari 5 pilar, yaitu meningkatkan perilaku terhadap plastik, mengurangi
kebocoran sampah plastik dari darat ke laut, mengurangi kebocoran sampah
plastik dari kegiatan operasional kapal ke lingkungan laut, mengurangi produksi

dan penggunaan plastik, meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi
kebijakan dan penegakan hukum terhadap sampah plastik.
Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan terhadap permasalahan
pencemaran limbah plastik diharapkan ke depannya pemerintah harus lebih tegas
lagi dalam member sanksi terhadap para pencemar yang mencemari wilayah
lingkungan Indonesia.

Citation



    SERVICES DESK