//

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang muhammad irfan - Personal Name
SubjectCONFLICT-LAW
CIVIL RESOLUTION-INTERNATIONAL LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MUHAMMAD IRFAN, 2014 ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 72), pp., bibl. Dr. Mahfud, S,H., M.H Lily Husny Putry, S,H., LLM Prinsip Responsibility to Protect (RtoP) ini berkembang sebagai respon atas kegagalan humanitarian intervention. Prinsip RtoP adalah norma yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab. Konsep RtoP didasarkan pada tiga pilar utama yaitu tangggung jawab negara, masyarakat internasional, dan setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan. Ketentuan perlindungan penduduk sipil di waktu perang telah diatur dalam Konvesi Jenewa 1949 dan protokol tambahan I, tetapi dalam kenyataanya konflik bersenjata di Suriah telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat serius karena pemerintahnya sendiri tidak mampu atau tidak mau melindungi penduduknya sendiri yang harus direspon atau ditindak oleh dewan keamanan PBB, dan komunitas internasional. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan siapa yang berkewajiban melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata jika negara atau pemerintahnya gagal melindungi penduduknya sendiri, dan untuk menjelaskan upaya pelaksanaan prinsip responsibility to protect dalam konflik bersenjata Suriah guna menjamin perlindungan terhadap penduduk sipil yang mengalami krisis kemanusiaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mempelajari instrumen hukum intenasional, resolusi PBB, dan prinsip hukum umum internasional yang diakui oleh negara beradap. Kemudian di susun kedalam suatu karya ilmiah dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Pengolahan data dan analisis data yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik bersenjata di Suriah membutuhkan Peran PBB dan komunitas Internasional yang berkewajiban melindungi penduduk sipil di Suriah ketika pemerintahnya gagal memberikan perlindungan. Namun peranan PBB dan komunitas internasional yang di butuhkan masih dalam perdebatan dan belum ada resolusi PBB dalam menghentikan konflik di Suriah. Penggunaan kekuatan bersenjata dibawah pilar ketiga RtoP yang mengizinkan Organisasi Regional seperti Liga Arab dan koalisi internasional lainnya untuk mengambil inisiatif guna menjamin perlindungan penduduk sipil melalui responsibility to protect juga terabaikan, karena adanya politik internasional dan kepentingan negara-negara sekutu para pihak yang bertikai. Dapat disimpulkan bahwa kasus di Suriah sangat rumit untuk dapat diselesaikan karena PBB sendiri gagal dalam mengeluarkan resolusi yang disebabkan oleh kepentingan dan politik negara-negara dalam Dewan Keamanan Tetap. Disarankan seharusnya Dewan Keamanan PBB menunjukan komitmen yang serius dalam menyelesaikan konflik suriah dan cepat dalam merespon melalui responsibility to protect, selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu secara cepat dan andil tidak hanya mementingkan unsur kepentingan dalam menjaga perdamaian.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

THE GRAVE VIOLATION AGAINST SYRIAN CHILDREN AS A VICTIM KILLING AND MAIMING IN ARMED CONFLICT (Farah Elsa Nova, 2017)

TANGGUNG JAWAB PESERTA TEMPUR DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA (TERKAIT PENGGUNAAN THE BLUE SHIELD EMBLEM IN 1954 HAGUE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY) (Jufrian Murzal, 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Wirda Anggrayni, 2016)

PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA. (Roni Armen, 2015)

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT KECAMATAN TRUMON TIMUR DENGAN PT. ASDAL (Srikandi, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy