EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH


Pengarang

MUHAMMAD ZAM ZAMI - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Effendi Hasan - 197510012009121005 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1410103010070

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Penerbit

Banda Aceh : fakultas Fisipol (S1)., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

320.6

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah pelayanan air bersih, serta faktor yang menhambatnya. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah teori efektivitas dan teori analisis kebijakan yang mengungkapkan 4 aspek untuk melihat efektivitas. Yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek program, aspek peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah pelayanan air bersih masih belum memenuhi aspek efektivitas. Hal ini karena beberapa faktor penghambatnya berupa kebocoran pipa, umur infrastruktur pipa sejak 1975 dan tidak tersedianya air bersih padahal air bersih tersedia di sumber air bersih. Terpenuhinya faktor dukungan sumber daya manusia berupa adanya staf profesional dalam hal teknis dan administratif PDAM Tirta Daroy, serta dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipayungi Qanun Kota Banda Aceh No. 9 Tahun 2016 tentang Panambahan Modal untuk PDAM tersebut tidak mampu menyelesaikan faktor teknis. Aspek tugas dan fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan dan aspek kondisi ideal. Satu kebijakan hampir memenuhi semua aspek kecuali aspek kondisi ideal, yaitu kebijakan Posko Reaksi Cepat 24 Jam dan Call Center PDAM. Dua kebijakan lainnya, yaitu Distrik Meter Area (DMA) hanya memenuhi satu aspek berupa aspek tugas dan fungsi. Terkahir pembangunan Reservoir belum memenuhi satu pun aspek efektivitas kebijakan.

Kata Kunci : Janji politik, Pelayanan Air Bersih, efektivitas kebijakan.

Aminullah Usman and Zainal Arifin, who won the 2017 regional election as mayor and vice mayor of Banda Aceh, promised easy access to clean water to all people in Banda Aceh in their campaign. However, after three years of their tenure, access to clean water is still the main problem for the citizens in Banda Aceh. The aim of this study was to examine the effectiveness of the policy made by the government of Banda Aceh in providing easy access to clean water and the challenges facing the government in its implementation. Effectiveness theory and policy analysis theory were adopted to analyse the four aspects of policy effectiveness. These aspects include job and function aspect, program aspect, regulation aspect, and purpose or ideal condition aspect. This study employed a descriptive qualitative approach. The study results showed that the policy of the government of Banda Aceh in providing easy access to clean water did not fulfil the aspects of effectiveness. This condition might occur because of the pipeline leakage due to ageing as the pipeline was built in 1975. As a result, despite having abundant water, it cannot be transferred to households. In terms of the human resource factor, PDAM Tirta Daroy, as the clean water provider, has professional staff for technical and administrative support. The government of Banda Aceh also allocated funding to support PDAM Tirda Daroy as regulated in Qanun of Banda Aceh Number 9 of 2016 concerning additional capital for PDAM. However, the funding support did not solve the technical problems. The government policy that fulfilled almost all effectiveness aspects, except the ideal condition aspect, is establishing 24-Hour Quick Response Posts and Call Center PDAM. Meanwhile, District Meter Area (DMA) policy only fulfilled the job and function aspect, while reservoir construction did not fulfil any aspect of policy effectiveness. Keywords: Campaign Promise, Clean Water Service, Policy Effectiveness.

Citation



    SERVICES DESK