//

PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang fandi akbar - Personal Name
SubjectELECTION SYSTEMS
CAMPAIGNS (POLITICS)- ELECTIONS
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan Baliho hanya diperuntukan bagi Partai Politik yang memuat nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD, Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan. Spanduk dapat dipasang dengan ukuran maksimal 1,5x7 m. Namun pemasangan alat peraga kampanye tersebut belumlah berjalan sebagaimana mestinya, khususnya di Kabupaten Aceh Besar pada pemilu legislatif tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa penggunaan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar banyak yang melanggar Peraturan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adalah tidak adanya sanksi bagi yang melanggar, keinginan calon anggota legislatif untuk memperkenalkan diri secara mudah dan cepat, perbuatan dari tim sukses yang nakal, serta Satpol PP tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penertiban secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat dan menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar. Disarankan agar Undang-Undang mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum diubah, agar kewenangannya menjadi lebih luas, Jadi Komisi Pemilihan umum dapat menerapkan sanksi bagi yang melanggar. disarankan juga kepada peserta pemilihan umum legislatif agar mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat, serta kepada pemerintah daerah agar mendukung kinerja dari penyelenggara pemilihan umum.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR) (fandi akbar, 2014)

PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU DI KOTA BANDA ACEH (Kaushar, 2015)

KEGAGALAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MEMPEROLEH KURSI LEGISLATIF DI KABUPATEN PIDIE JAYA PADA PEMILU TAHUN 2014 (MUHAMMAD BRILLY, 2019)

STRATEGI PEMENANGAN PARTAI HANURA DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Puja Dias Chandra Octanto, 2018)

PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP MENURUNNYA SUARA PARTAI NASDEM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATACEH) (HIKMAH NURDIANSYAH, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy