MEKANISME PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM NEGERI (PPN) ATAS SEWA TRANSPORTASI DI KANTOR PUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

MEKANISME PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM NEGERI (PPN) ATAS SEWA TRANSPORTASI DI KANTOR PUSAT ADMINISTRASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA


Pengarang

AWLYA RACHMAN - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1601003020043

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tersebut dilakukan terhitung mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2020 pada Biro Rektor Universitas Syiah Kuala.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) Atas Sewa Transportasi Pada Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kuala.. Selain itu juga untuk mengetahui kesesuian Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak pertambahan nilai atas sewa transportasi pada Biro Rektor Universitas Syiah Kuala dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Pemotongan adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang No 42 tahun 2009 Tarif PPN dikenakan sebesar 10% dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Penyetoran pajak pertambahan niai yang dilakukan Unsyiah adalah menyetorkan hasil pemungutan pajak pertambahan nilai ke kantor Pos atau Bank BNI, Bank BTN, dan Bank lainnya yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pembayaran atas sewa transportasi pada Biro Administrasi Unsyiah menggunakan e-billing (kode billing). Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa transportasi yang telah dibayar/disetor selanjutnya wajib pajak pungut harus melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) masa paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK