//

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang IMAM AL-QISTHALLANI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK IMAM AL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA QISTHALLANII (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala v.53 pp..tabl..biblM. M. Iqbal S.H.,M.H. Pasal 156a Kuhp menyatakan tentang pemidaan penjara paling lama 5 tahun terkait tindak pidana penistaan agama. Hukuman tindak pidana penistaan agama tergolong berat, Namun berdasarkan putusan pengadilan no.83/Pid.B/2017/Pn_ksp faktanya di kuala simpang masih adanya terjadi tindak pidana penistaan agama pada januari 2017.. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan dan data sekunder meliputi Peraturan Perundang- undangan, tinjauan kepustakaan, serta karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memustuskan penegakan tindak pidana penistaan agama yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada kasus Syawal dengan Memperhatikan, Pasal 156 a KUHP) analisis yuridis hakim dalam memutuskan perkara ini membutuhkan saksi ahli dalam menafsirkan unsur penodaan,penyalahgunaan. Disarankan Kirannya hukum yang berlaku di Indonesia semakin kuat dan di pertegas agar tidak terjadi penistaan terhadap suatu kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia,aparat penegak hukum tidak memandang remeh suatu permasalahan yang timbul kususnya kasus pidana penistaan terhadap agama, karna hukum yang kurang tegas membuat pelaku kejahatan tidak jerah dengan hukuman yang di berikan. Hakim harus lebih teliti dalam memilih dan memilah kriteria pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penodaan agama. Agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadi kasus tinda pidana penodaan agama karena tindak pidana penodaan agama telah berkembang dengan modus kejahatan yang berbeda-beda dan tak jarang hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG) (ARINA MAWARDI, 2019)

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDA ACEH) (Gerry Alidin, 2020)

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG) (NEILUL MUNA, 2020)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy