//

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1929K/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang SRI WAHYUNI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK SRI WAHYUNI (2021) STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1929K/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,67)pp,tabl,bibl Kadriah, S.H, M.Hum Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa direksi berdasarkan kewenangan dan kapasitasnya dapat mewakilkan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/PDT/2015 penggugat adalah seorang direksi yang mengajukan gugatan untuk mewakili perusahaan, namun majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) disebabkan gugatan diajukan oleh penggugat bertindak mewakili perusahaan. Putusan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan penulisan studi kasus ini ialah untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang kapasitas penggugat selaku direktur perseroan terbatas untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum dalam memutuskan perkara Nomor 1929K/PDT/2015 dan analisis putusan hakim mahkamah agung dalam kaitannya dengan tujuan hukum, yakni nilai keadilan dan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal serta bahan hukum lainnya yang berkaitan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/PDT/2015. Hasil penelitian terhadap putusan Makhkamah Agung Nomor 1929K/PDT/2015 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima menunjukan bahwa Hakim melakukan kekeliruan dan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewenangan direksi untuk mewakili perseroan di pengadilan. Putusan ini juga tidak mengandung nilai keadilan dikarenakan majelis hakim tidak memberikan kesempatan bagi penggugat untuk mendapatkan hak dari prestasi yang telah dikerjakan, sebagaimana konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Putusan ini juga belum memenuhi asas peradilan cepat dimana penggugat telah mengalami kerugian sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi unsur kepastian hukum Disarankan kepada Majelis hakim ketika menguji hal-hal yang sama seperti kasus ini untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta nilai keadilan bagi para pihak

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140 /PK/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN SUPERSEMAR (Annesa Alwaris Desky, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3331 K/PDT/2018 TENTANG KURANG PIHAK DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (MALIK FAZA, 2021)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 240 PK/PDT/2019 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH (Sutan Budi Nuzul Ramadhan, 2020)

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN-LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) (KHUSWATUN NISA, 2016)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2249 K/PDT/2019 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (T. DRIANTAMA, 2021)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy