//

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA REKRUTMEN CALON TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RINI HARLINI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RINI HARLINI, 2021 DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA REKRUTMEN CALON TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57)., tabl., bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Namun fakta di lapangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda pada kasus yang tingkat keseriusannya sama, sehingga menyebabkan adanya disparitas pada putusan Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Oditur Militer dalam menyusun tuntutan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lagi disparitas pada putusan hakim dalam tindak pidana penipuan pada rekrutmen calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan/normatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan berupa buku-buku, peratuan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan oditur dalam menyusun tuntutan adalah berdasarkan perbuatan terdakwa, fakta-fakta hukum, berat ringannya efek yang ditimbulkan dari perbuatan pidana itu sendiri. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah memperhatikan motif Terdakwa melakukan tindak, sebab akibat dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Upaya yang dilakukan adalah memberlakukan yurisprudensi. Disarankan kepada Oditur militer agar menyusun tuntutan sesuai dengan berat ringannya perbuatan Terdawka. Kepada hakim diharapkan memberikan hukuman seadil adilnya. Kepada korban agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (TI NUR ZAIDA, 2021)

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016)

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (SUATU STUDI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI) (Arianto, 2019)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ATASAN TERHADAP BAWAHAN DALAM LINGKUP TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN PADA ODITURAT MILITER I-01 BANDA ACEH) (HERLIS MAIRA DEWI, 2018)

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH) (FAKHRULLAH, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy