//

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BAITUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang NURHALIZA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK NURHALIZA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA (2021) TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 76) pp.,bibl.,tabl. Dr. TEUKU MUTTAQIN MANSUR, M.H. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menyebutkan sengketa/perselisihan antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (warisan) dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Namun, mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat Gampong di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda-beda pada setiap Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat Gampong, menjelaskan efektivitas putusan adat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat Gampong, menjelaskan faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat Gampong Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca buku, skripsi, tesis, dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian, mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat memiliki perbedaan, kebiasaanya seperti di Gampong Miruk Lam Reudep pengaduan sengketa diadukan kepada tokoh adat, sedangkan pada Gampong Kajhu pengaduan sengketa diadukan kepada Kepala Dusun. Efektivitas putusan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris pada Gampong Miruk Lam Reudep belum efektif karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki tokoh adat adat Gampong sedangkan pada Gampong Kajhu putusan adat sangat efektif. Faktor penghambat, yaitu kurangnya pengetahuan tokoh adat, kurangnya sosialisasi dari Majelis Adat Aceh Besar dan kurangnya sumber daya manusia. Disarankan kepada tokoh adat Gampong Miruk Lam Reudep untuk melakukan pemantauan terhadap putusan yang ditetapkan, disarankan kepada Pemerintah Aceh Besar untuk melakukan sosialisasi agar tokoh adat mempunyai pengetahuan terkait hukum adat, disarankan kepada Pemerintah Aceh Besar melalui Majelis Adat Aceh Besar untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah ada kepada seluruh tokoh adat di Aceh Besar.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELITIAN DI ACEH BESAR) (Vania Adelina, 2017)

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH (DESI AYU NINGSIH, 2019)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS TANAH KEBUN MELALUI PERADILAN ADAT (PENELITIAN DI TANJONG SELAMAT KEC.DARUSSALAM) (Iskandar Fahmi, 2016)

MEDIASI TERHADAP PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DI KEMUKIMAN KAMPONG BARO KECAMATAN PIDIE (Fadlil Akbar, 2021)

PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT PADA TINGKAT KAMPUNG DI KECAMATAN BIES KABUPATEN ACEH TENGAH (MONA FINTE NIATE, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy