//

PENETAPAN SISTEM RASIO KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)DI DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT MADANI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Yulidin Ramadhan - Personal Name

Abstrak/Catatan

Akuntansi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan Dengan demikian, ouput akuntansi adalah informasi laporan penggunaan keuangan publik terutama pada akuntansi sektor publik khususnya pada sektor pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penganggaran atau budgeting. Pada sektor pemerintah anggaran merupakan hal yang sangat penting Adapun unsur laporan keuangan sektor publik juga hampir sama dengan laporan keuangan pada sektor swasta seperti laporan neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan yang sah atau daftar rugi-laba bagi penyertaan modal sektor publik pada sektor sektor badan usaha milik pemerintah maupun swasta, saldo akhir, arus kas, debit dan kredit Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penggunaan yang diawasi lembaga edukatif Oleh sebab itu akuntansi pemerintah disebut juga dengan akuntansi anggaran Output akuntansi anggaran berupa laporan tentang pelaksanaan anggaran Peningkatan penerimaan dan pengeluaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentunya berdampak pada rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karena itu yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan rasio keuangan sektor publik pada APBD dalam lingkungan masyarakat madani Di Nanggroe Aceh Darussalam .Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan rasio keuangan sektor publik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisa kembali bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan program Pemerintah Daerah (Pemda) berupa rencana kerja atau program kerja yang di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama satu tahun tertentu dan diwujudkan dalam bentuk Anggaran Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APBD yang besar mencerminkan jumlah pendapatan dan pengeluaran yang besar pula.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

ANALISIS SUMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DALAM BELANJA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (fuadi, 2020)

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH) (Ryanda Saputra, 2014)

PENGARUH ALOKASI BELANJA MURNI DAN ALOKASI BELANJA PERUBAHAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI ACEH (Soraya Lestari, 2016)

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN, TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN BENER MERIAH) (Fajarsyah Putra, 2017)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, RASIO EFEKTIVITAS PAD, RASIO AKTIVITAS & RASIO PERTUMBUHAN TAHUN 2011-2015. (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE) (YUNITA, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy