//

IMPLEMENTASI BERACARA MELALUI E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DI ACEH (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE DAN PENGADILAN NEGERI JANTHO)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Astri Chania - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Sistem beracara secara elektronik pada awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selang setahun kemudian Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mana PERMA baru ini menyempurnakan PERMA yang sebelumnya. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Aplikasi e-court yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Namun dalam praktik, beracara secara elektronik melalui teknologi dan internet pada beberapa Pengadilan Negeri di Aceh belum berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji implementasi e-court di 3 (tiga) Pengadilan Negeri di Aceh, mengkaji faktor penghambat dan pendukung dalam beracara dengan menggunakan e-court dan menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat tersebut serta mengkaji esensi beracara menggunakan e-court dalam kaitannya dengan pengembangan hukum acara perdata nasional. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi beracara secara e-court di 3 (tiga) Pengadilan Negeri yang ada di Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya karena dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir (periode Januari s/d Juni 2020), terdapat 30 (tiga puluh) perkara perdata yang didaftarkan menggunakan sistem e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tetapi dari 30 (tiga puluh) perkara tersebut hanya 1 (satu) perkara saja yang bersedia untuk beracara secara elektronik. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe terdapat 6 (enam) perkara perdata yang didaftarkan dengan menggunakan sistem e-court tetapi diantara perkara tersebut tidak satu perkarapun bersedia untuk beracara secara elektronik. Pada Pegadilan Negeri Jantho, dalam kurun waktu yang sama yaitu 6 (enam) bulan terakhir (periode Januari s/d Juni 2020) terdapat 11 (sebelas) perkara perdata didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, namun diantara 11 (sebelas) perkara tersebut, tidak ada satu perkarapun yang bersedia untuk beracara secara elektronik. Adapun faktor yang menghambat terlaksananya sistem beracara secara elektronik yaitu ketidakcakapan para pihak dalam menggunakan sistem atau aplikasi e-court, kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi e-court, ketidakbiasaan para pihak dalam beracara secara elektronik, aplikasi dan jaringan error serta terkendala waktu dan teknis lainnya dalam memasukkan berkas ke dalam aplikasi e-court. Tetapi dibalik hambatan tersebut terdapat faktor yang dapat mendukung jalannya persidangan secara elektronik yaitu dengan dibentuknya regulasi oleh organisasi advokat yang mewajibkan setiap advokat untuk mendaftarkan perkaranya ke dalam aplikasi e-court, selanjutnya dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh kepada para pengguna layanan pengadilan serta memperkuat sistem e-court. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan dari faktor-faktor tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada para advokat dan pengguna layanan lain mengenai sistem dan teknis beracara secara elektronik di pengadilan negeri serta membuat video tutorial mengenai tata cara beracara dengan menggunakan sistem e-court serta esensi dari beracara melalui sistem e-court dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga mempermudah para pihak dalam mengajukan perkara dan beracara di pengadilan. Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan yang terjadi sejak dikeluarkannya PERMA mengenai sistem beracara secara elektronik ini serta meningkatkan sarana atau fasilitas pendukung aplikasi e-court, seperti memperkuat jaringan atau sistem aplikasi dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pengguna layanan pengadilan, meningkatkan sumber daya manusia dilingkup pengadilan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagian IT mengenai tata cara penggunaan sistem beracara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi e-court. Serta dibentuknya kerjasama antara Mahkamah Agung, organisasi advokat dan pengguna layanan lain dalam hal mewujudkan dan mendukung pelaksanaan sistem beracara secara elektronik agar sistem ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Implementasi Beracara, Pengadilan Negeri, E-Court ABSTRACT The electronic proceeding system was originally regulated in the Supreme Court Regulation (hereinafter referred to as PERMA) Number 3 of 2018 on Electronic Case Administration in Courts. A year later, the Supreme Court issued PERMA Number 1 of 2019 on the Electronical Administration of Cases and Trials in the Court, which this new PERMA complements the previous PERMA. The obligation to register cases electronically is strengthened by the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2019 on The Obligation to Register Civil Cases through E-Court. The e-court application launched by the Supreme Court aims to realize simple, fast and low cost judicial principles that can assist the public in resolving civil cases in court. However, in practice, proceeding electronically through technology and the internet at several District Courts in Aceh has not been running optimally. The purpose of this research is to describe, analyze and review the implementation of e-court in 3 (three) District Courts in Aceh, examine the inhibiting and supporting factors in proceedings using e-court and explain the government's efforts to overcome these inhibiting factors and examine the essence of proceedings, the use of e-court in relation to the development of national civil procedural law. The research method used is juridical empirical, which is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in society. This research is descriptive, which is a study that studies problems in society and the procedures that apply in society and certain situations, including relationships, activities, attitudes, views and ongoing processes of a phenomenon. The research results show that the implementation of e-court proceedings in 3 (three) District Courts in Aceh has not run properly because in the last 6 (six) months (January to June 2020), there were 30 (thirty) ) civil cases are registered using the e-court system at the Banda Aceh District Court Registrar's Office but only 1 (one) case is willing to proceed electronically. Meanwhile, at the Lhokseumawe District Court, there were 6 (six) civil cases that were registered using the e-court system, but among these cases, not one case was willing to proceed electronically. Likewise, at the Jantho District Court, there were 11 (eleven) civil cases registered electronically, but among the 11 (eleven) cases, not one case was willing to proceed electronically. The factors that hinder the implementation of an electronic proceeding system are the inability of the parties to use the e-court system or application, the lack of socialization regarding the procedures for using the e-court application, the unfamiliarity of the parties in electronic proceedings, application and network errors and time and technical constraints. other in entering files into the e-court application. But behind these obstacles some factors that can support the running of trials electronically, namely the formation of regulations by advocate organizations that require every lawyer to register their cases in the e-court application, then carry out comprehensive socialization to court service users and strengthen the e-court system. The government's effort in overcoming the problems of these factors is by conducting socialization and guidance to advocates and other service users regarding the system and technicalities of electronic proceedings in district courts as well as making video tutorials on procedural procedures using the e-court system and the essence of proceeding through the e-court system is intended to realize a simple, fast and low cost trial to make it easier for parties to file cases and proceed to court. It is recommended to the Supreme Court to improve and complement the shortcomings that have occurred since the issuance of the PERMA regarding this electronic proceeding system as well as to improve the means or facilities for supporting the e-court application, such as strengthening the network or application system and conducting comprehensive outreach to court service users, increasing human resources in court by holding trainings in the IT department on how to use the court system electronically by using the e-court application. And the establishment of cooperation between the Supreme Court, advocate organizations and other service users in terms of realizing and supporting the implementation of the electronic hearing system for this system to function properly. Keywords: Implementation of Proceedings, District Court, E-court.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN-LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) (KHUSWATUN NISA, 2016)

PENGAJUAN PENGAMPUAN DAN PENETAPAN SEBAGAI KURATOR (STUDI KASUS ATAS PERKARA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 189/PDT.P/PN-LSM) (FARAH DIBA ANGGRAINI, 2014)

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA PASAL 217 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT GADUH DI DALAM SIDANG PENGADILAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (CLAIRE LIMONDA, 2018)

IMPLEMENTASI BERACARA MELALUI E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DI ACEH (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE DAN PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Astri Chania, 2021)

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO TAHUN 2015-2017) (NURFAH NORA EFENDI, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy