//

TINDAK PIDANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Teuku Mirza Saputra - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK TEUKU MIRZA SAPUTRA (2020) TINDAK PIDANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA MEMILIKI IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 58) pp.,bibl.,tabl. (Dr.Dahlan Ali, S.H.,M.H.,MKn.) Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pada kenyataanya masih terjadi tindak pidana peredaran pangan olahan tanpa izin khususnya di wilayah Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab dan modus operandi yang dilakukan pelaku untuk menghindari petugas dalam tindak pidana peredaran pangan olahan tanpa izin, penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin pada BPOM di Banda Aceh dan hambatan para penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana perdaran pangan olahan tanpa izin. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Modus operandi pada Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/ 2016/ PN-Bna adalah dengan menjual produk olahan tanpa izin tersebut secara online dan secara langsung melalui Toko Simbun Sibreh milik pelaku sedangkan modus operandi pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN-Bna ini dilakukan dengan mengedarkannya secara langsung pada malam hari. Aksi penjualan pangan olahan pada malam hari adalah untuk menghindari adanya operasi dari petugas, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak BPOM adalah dengan melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pemusnahan pangan olahan tersebut serta hambatan yang dialami oleh pihak BPOM dalam mengatasi tindak pidana peredaran pangan olahan tanpa izin adalah Luas Wilayah Aceh yang tidak sebanding dengan SDM BPOM, ringannya Pemberian Sanksi Kepada Pelaku dan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat terkait dengan tindak pidana peredaran pangan olahan. Saran kepada pihak BPOM adalah menambah SDM BPOM Kota Banda guna terlaksananya pencegahan peredaran pangan tanpa izin, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan peredaran pangan olahan tanpa izin di wilayah Kota Banda Aceh.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN IMPOR TANPA IZIN EDAR DI KOTA BANDA ACEH (MUHAMMAD HAIKAL, 2017)

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (RACHMI MARTIYA, 2020)

TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) (ARIF MUNANDAR, 2021)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT RNTANPA IZIN EDARRN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Cut Nila Sari, 2014)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI ACEH) (Melsa Sriana, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy