//

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RICKY SANDITHYA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RICKY SANDHITYA, 2021 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62) pp., bibl. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Tindak pidana pencucian uang belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak seperti uang halal, dengan demikian asal dari uang itu tertutupi. Tindak pidana asal di dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai harta hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pelaku turut serta, dan hambatan serta upaya dari penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian lapangan dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor terjadinya pencucian uang disebabkan karena ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, rahasia bank yang sangat ketat, perkembangan di sektor jasa keuangan yang sangat pesat sebagai hasil proses liberalisasi, pencucian uang yang dilakukan dengan cara layering. Pertanggungjawaban pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana di atur dalam Pasal 4. Hambatan dalam proses pengumpulan alat bukti dan menyimpulkan fakta hukum sangatlah sulit, sehingga dibutuhkannya Penegak Hukum yang memiliki pengetahuan yang mendalam terkait tindak pidana pencucian uang. Disarankan adanya peninjauan kembali terhadap peraturan yang sudah dibuat yang pada akhirnya menyulitkan para penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang. Diharapakan para penegak hukum haruslah lebih paham akan cara-cara mengungkapkan modus operandi pelaku pencucian uang yang semakin canggih. Diharapkan adanya pembaharuan setiap tahunnya terhadap modul tindak pidana pencucian uang, dikarenakan modus operandi pencucian uang yang terus berkembang setiap tahunnya.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) (Alfi Anzista, 2016)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PEREDARAN NARKOTIKA (TEUKU FADLAN ASYURA, 2020)

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN TEROGANISIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (T. Rakhmadsyah, 2017)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (CUT NABILA RIAVINOLA, 2020)

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG RN(DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH ) (IMANDA, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy