//

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN (ILLEGAL) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MUHAMMAD IQRAR FACHTUR N - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MUHAMMAD IQRAR FACHTUR NUGRAHA (2020) ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN (ILLEGAL) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57) pp.,bibl.,tabl (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Bireuen yang memiliki senjata api ilegal. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Menjelaskan Modus Operandi pelaku dalam memperoleh kepemilikan senjata api tanpa izin (Illegal), upaya para penegak hukum dalam memberantas kepemilikan senjata api tanpa izin (Illegal) dan hambatan dalam pemberantasan senjata api tanpa izin (illegal). Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membeli senjata api non organik jenis Airsoft Gun yang berasal dari para mantan kombatan sedangkan, selanjutnya modus operandi lainnya yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan membongkar senjata api tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan dilapisi dengan plastik dan almunium serta dimasukkan kedalam kotak agar senjata api tersebut tidak lembab, upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan informasi peredaran senjata api ilegal dan penanggulangan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api, hambatan yang dialami aparat penegak hukum adalah hambatan pihak aparat penegak hukum dalam menjalankan aksi penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin adalah lokasi dan informasi mengenai awal senjata api illegal itu dimasukkan. Saran melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk membantu pihak aparat penegak hukum dalam menggali informasi kepemilikan senjata api illegal dengan cara melaporkan jika melihat adanya pengguna senjata api dan merperketan perizinan kepemilikan senjata api guna menghindari terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Evan Munandar, 2018)

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (RAMAYUDI, 2021)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Iklima, 2019)

PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH (Ovia Dwinda, 2015)

TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (widyan khalis, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy