//

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RAMAYUDI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RAMAYUDI (2021) TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56) pp.,bibl.,tabl. (Dr.Dahlan Ali, S.H.,M.Hum.,MKn.) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat (UU Darurat) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk akan dikenakan sanksi maksimal 10 (sepuluh) Tahun Penjara, namun pada kenyataanya masih terjadi tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan faktor dan modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana penggunaan senjata tajam, upaya pencegahan dan penanggulangan dalam menangani tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dan hambatan aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penggunaan senjata tajam. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Faktor terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin adalah faktor kurangnya kesadaran hukum, lingkungan dan kurangnya pengawasan serta modus operandi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin adalah dengan menyimpan senjata tajam dibagian punggung, menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara di bungkus kedalam plastic lalu ditanam guna menghindari pemeriksaan pihak kepolisian serta dengan membeli senjata tajam tersebut. Upaya pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui Satuan Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Aceh Besar guna memberikan pengetahuan mengenai kepemilikan senjata tajam dan upaya penanggulangan adalah dengan menindaklanjuti tindak pidana kepemilikan senjata tajam serta hambatan aparat penegak hukum mudahnya peredaran senjata tajam, wilayah Kabupaten Aceh Besar yang luas dan Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam Saran kepada perangkat adat gampong untuk bekerja sama dengan Kepolisian Resor Aceh Besar guna memperluas ruang lingkup pembinaan penggunaan senjata tajam, memperkuat sinergitas pihak aparat penegak hukum dan masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap jenis senjata tajam dan tujuan kepemilikan senjata tajam di kalangan masyarakat Aceh Besar.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Evan Munandar, 2018)

TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (widyan khalis, 2016)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Iklima, 2019)

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN (ILLEGAL) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) (MUHAMMAD IQRAR FACHTUR N, 2021)

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy