TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH


Pengarang

Deni Muliyanda - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1701003020013

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

RINGKASAN
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan salah satu instansi
pemerintahan Daerah Aceh yang mengatur dan mengelola keuangan
Daerah untuk urusan kepemerintahan dan pembangunan Aceh. Salah satu tugas
BPKA adalah mengatur segala jenis Pendapatan Asli Daerah Aceh baik
dari Pajak Daerah ataupun dari Retrisbusi Daerah. Praktek kerja dilaksanakan
pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selama 1 bulan yang dimulai pada 10
Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020.
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek adalah untuk mengetahui
bagaimana Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor dengan peraturan perpajakan yang berlaku..
Berdasarkan pembahasan dalam Laporan Kerja Praktek dapat
disimpulkan bahwa Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilakukan
setelah mengetahui dengan jelas dan pasti objek dan subjek PKB yang telah di
terbitkan surat ketetapan pajak daerah yang merupakan pemberitahuan
ketetapan besar pajak yang terutang.
Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan telah melaksanakan
dengan baik dalam melakukan tata cara pemungutan dan Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK