MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS ANGGARAN PEMBELIAN ALAT- ALAT KANTOR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS ANGGARAN PEMBELIAN ALAT- ALAT KANTOR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH


Pengarang

Riski Hardi - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1701003020012

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

RINGKASAN

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan salah satu instansi pemerintah aceh yang bernaung di bawah Kantor Gubernur Aceh. Yang sering melakukan transaksi pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk kebutuhan kantor itu sendiri.
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang di tempatkan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh (BPBMA).
Adapun tujuan dari Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh rekanan penyedia barang dan kemudian di hitung kembali oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. apakah telah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
Berdasarkan pembahasan dalam laporan kerja praktik dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai dihitung berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak atas pembelian barang alat alat kantor.
Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah melakasanakan perhitungan pajak pertambahan nilai dengan baik, berdasarkan Undang Undang No. 42 tahun 2009 dan peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK/.03/2012.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK