//

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang KHARISMA SAFRINA - Personal Name

Abstrak/Catatan

Abstrak Kharisma Safrina, PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP 2021 ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55), pp., bibl, tbl Dr. Dahlan, S.H., M.Hum, Mkn. CPCLE Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh salah satunya adalah dengan memberikan hak restitusi. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 71D ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 59 ayat (2) huruf j yang menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, tetapi pelaksanaan restitusi tersebut masih belum diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya penegak hukum dalam menerapkan hak restitusi serta menjelaskan faktor-faktor penghambat hak restitusi tidak diterapkan pada anak korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung responden beserta informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku teks dan teori. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak restitusi belum diterapkan kepada anak korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah karena Undang-Undang kurang memberikan prioritas mengenai hak restitusi sehingga anak korban/wali korban harus meminta sendiri hak restitusi tersebut. Serta faktor penghambat perealisasian restitusi yaitu faktor ekonomi pelaku, faktor stasus social pelaku, faktor kesadaran hukum rendah dan faktor budaya malu akan diskriminasi korban dalam masyarakat. Disarankan agar terciptanya Undang-Undang khusus mengenai Restitusi agar terciptanya kepastian perlindungan hukum bagi anak korban, serta diharapkan para penegak hukum menerapkan model pelayanan (the service model) dalam memberikan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (MUHAMMAD NUZULUL RIZQI, 2021)

HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) (PUTRI ARMAINI, 2019)

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SABANG) (Cut Layli Maulidini, 2019)

PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BENER MERIAH) (Haris Akbar, 2018)

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG) (ARINA MAWARDI, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy