//

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RUSDY JULYANDA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RUSDY JULYANDA, 2021 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH (Tinjauan Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 68),pp.,bibl.,app. Dr. Yanis Rinaldi, S.H, M.Hum. Di dalam Pasal 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dinyatakan, Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya adalah tertib PKL atau Pedagang Kaki Lima. Namun, dalam kenyataannya, para pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh tetap saja ada dan sulit ditertibkan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa lokasi, misalnya di Pasar Aceh, Pasar Peunayong, dan pasar-pasar lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kota Banda Aceh dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan didukung oleh data sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumentasi. Data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang terdapat di Wilayah Kota Banda Aceh meliputi Upaya Preventif dan Upaya Represif. Namun belum berjalan baik dikarenakan beberapa faktor, diantaranya terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tidak meratanya wilayah penertiban. Namun Satpol PP terus bekerja maksimal dalam melakukan usaha penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima yang kedapatan berjualan di badan jalan Wilayah Kota Banda Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfokuskan dalam melakukan penertiban dan menambahkan armada untuk Satuan Polisi Pamong Praja agar setiap penertiban yang dilakukan lebih efektif dan menimbulkan efek jera terhadap para PKL atau Pedagang Kaki Lima.  

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN NO. 3 TAHUN 2007 (Maulidar, 2017)

PERAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (Hasnizar, 2021)

RESPON PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2007 KOTA BANDA ACEH ( STUDI DI PASAR ACEH KOTA BANDA ACEH ) (Mirhadi Adhha, 2018)

UPAYA PENERTIBAN PELANGGARAN BERJUALAN YANGRNDILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KHUSUSRNMESJID RAYA BAITURRAHMANDAN TAMAN SARIRNKOTA BANDA ACEH (FITRIANA, 2015)

PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH (SUATU TINJAUAN HISTORIS TAHUN 2003 - 2015) (Rizki Noviyuanda, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy