//

LARANGAN PERKAWINAN SATU KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI KECAMATAN BUKIT KEBUPATEN BENER MERIAH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Rina Damayanti - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Rina Damayanti.2020. Larangan Perkawinan Satu Kampung di Tinjau dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: 1) Drs. M. Nasir Basyah, M.Si 2). Erna Hayati, SH. M.hum Kata Kunci : Larangan Perkawinan, Satu Kampung, danHukum Positif Penelitian ini berjudul : “ Larangan Perkawinan Satu Kampung Ditinjau Dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Larangan pernikahan ini, di dasari dari hukum adat Suku Gayo yang melarang pernikahan satu belah/klen yang terdapat didalam satu kampung. Akan tetapi dengan perkembangan zaman saat ini satu kampung tidak lagi berdasarkan belah/klen melainkan sudah terjadinya perkawinan campuran antar penduduk. Rumusan Maslah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Latar belakang munculnya perkawinan satu kampung di Kecamatan Bukit, Kebupaten Bener Meriah (2) Bagaimana Larangan perkawinan satu kampung di tinjau dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahuan bagaimana latar belakang timbulnya Larangan Perkawinan satu Kampung di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (2) Untuk mengetahui Bagaimana Larangan Perkawinan Satu Kampung ditinjau dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara. Subjek penelitian diambil melalui teknik purposive sampling, yang berjumlah 10 subjek penelitian diantaranya: 1 (satu) Ketua Majelis Adat Suku Gayo (MAG), 1 (satu) Ketua Urusan Agama (KUA), 3 (tiga) orang Gecik, 3 (tiga) orang Tokoh Masyrakat, dan 2 (dua) orang Ketua Pemuda. Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang timbulnya larangan perkawinan ini berdasarkan adat istiadat leluhur terdahulu yang menjadikan bagian dari hukum adat, untuk menghindari putusnya persaudaraan, pernikahan satu keturuan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan agar dapat menguatkan hubungan sesama masyarakat kampung sedangkan tinjauan hukum positif dari larangan perkawinan satu kampung ini tidak ada kaitannya mengenai hak dan larangan berdasarkan Undang-undang melainkan aturan yang dibuat dan disepakati berdasarkan hasil musyawarah seluruh masyarakat kampung yang telah turun temurun.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

INTERAKSI SOSIAL ANTARA ETNIS JAWA DENGAN ETNIS GAYO DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH (1978-2010) (Nera Maya, 2020)

PERKEMBANGAN TRADISI BERSEBUKU DALAM PERKAWINANRNMASYARAKAT GAYO DI DESA DARUL AMAN KECAMATAN PERMATARNKABUPATEN BENER MERIAH, 1979-2014 (WAHUSNA ARUNI, 2015)

PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BUKIT DAN SMA NEGERI 2 BUKIT BENER MERIAH (supianiko, 2015)

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BUKIT (RISTI YULVIA, 2016)

KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT GAYO DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA SUKUT PADA RESEPSI PERNIKAHAN (SUATU PENELITIAN DI KAMPUNG BALE REDELONG KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) (Nursaadah, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy