//

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Boby Amanda - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Boby Amanda, (2020) PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67) pp.,bibl.,tabl Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, Penyitaan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Banyaknya cara dalam menyembunyikan aset yang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi membuat jaksa sering kesulitan dalam melakukan pencarian dan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penyitaan aset tindak pidana korupsi selama ini dilakukan dan menjelaskan faktor penghambat dalam penyitaan aset korupsi yang terjadi selama ini. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca buku-buku, Jurnal ilmu hukum, skripsi dan perundang-undangan serta data penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penyitaan aset tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa selama ini mempunyai tahapan-tahapan dalam pealaksanaannya. Dalam tindak pidana korupsi pengembalian kerugian negara adalah fokus utama disertai dengan pembalasan berupa hukuman kurungan dan denda yang diharapkan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam pemberantasannya ditemukan beberapa faktor yang menghambat kinerja dari jaksa dalam melakukan penyitaan aset tindak pidana korupsi, antara lain: faktor keluaraga, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor dari terpidana korupsi. Disarankan agar jaksa dapat mengoptimalkan pengumpulan data-data aset para pelaku tindak pidana korupsi sehingga jaksa dapat lebih efisien dalam mengmbalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tak lupa mensosialisasikan anti korupsi srta dampak korupsi kepada masyarakat guna pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI (Muliani, 2014)

UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) (Alfi Anzista, 2016)

PENOLAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (DIANDRA AYASHA SOESM, 2017)

PENERAPAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH ) (TARI ENDAH GUNTARI, 2016)

KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Satria Ferry, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy