//

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Umarani Azkha - Personal Name

Abstrak/Catatan

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) merumuskan jarimah pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang luas, bahkan sangat luas apabila dibandingkan dengan rumusan jarimah az-zina bil-ikrah, delik pemaksaan bersetubuh yang relatif sudah mapan dalam khazanah fikih klasik. Asas legalitas beserta prinsip-prinsip yang tercakup di dalamnya seyogyanya diimplementasikan dalam setiap perumusan norma hukum pidana, namun terdapat indikasi yang menunjukkan prinsip-prinsip tersebut tidak secara holistik terimplementasi pada rumusan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat. Keadilan dalam pemidanaan akan tercapai apabila pidana yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku dan kerugian korban. Dalam konteks jarimah pemerkosaan, hal tersebut tersandung dengan probabilitas disparitas pemidanaan dan persinggungan dengan rumusan tindak pidana lain sebagai konsekuensi begitu luasnya rumusan jarimah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode konstruksi hukum dalam syariat Islam yang menjadi landasan pembentukan norma jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat, implementasi asas legalitas dalam rumusan norma tersebut dan konsekuensi begitu luasnya rumusan jarimah tersebut terkait probabilitas disparitas pemidanaan dan persinggungannya dengan rumusan tindak pidana lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis dan perbandingan. Data penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum/data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi dan klasifikasi jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dikonstruksikan dengan metode istishlahi, sedangkan jenis pidana dan sistem pembuktiannya dikonstruksikan dengan metode ta’lili dan istishlahi sekaligus. Asas legalitas tidak secara holistik terimplementasi dalam rumusan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat yang dibuktikan dengan tidak terpenuhinya prinsip lex certa dan lex stricta dalam rumusan jarimah tersebut. Tidak terpenuhinya kedua prinsip tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan substansi kerangka pikir asas legalitas dalam Islam dan asas legalitas yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Walaupun asas legalitas juga dikenal dan diakui sebagai salah satu asas dalam hukum Islam, pemberlakuan prinsip lex certa dan lex stricta dalam pembentukan hukum Islam bukanlah suatu keharusan. Rumusan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat memiliki probabilitas disparitas pemidanaan antara delik yang sama, disparitas antara delik dengan gradasi keseriusan yang sama, disparitas sanksi yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk delik yang sama dan disparitas antara perbuatan yang berbeda dalam satu rumusan delik dengan gradasi keseriusan yang berbeda-beda. Sepanjang unsur hubungan seksual tidak terbukti, maka sebagian perbuatan yang tercakup dalam rumusan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat akan bersinggungan dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351-356 KUHP dan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat. Probabalitas disparitas pemidanaan dan persinggungan dengan jarimah lain dalam rumusan jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat merupakan conditio sine qua non dari tidak dipenuhinya prinsip lex certa dan lex stricta dalam rumusan tersebut. Oleh karena itu kajian akademik lebih lanjut terhadap probabilitas implementasi kedua prinsip tersebut dalam perspektif syariat Islam akan sangat dibutuhkan supaya nantinya dapat dijadikan sebagai justifikasi sekaligus patron bagi legislator dalam perumusan maupun perubahan peraturan perundang-undangan pidana Islam di Aceh.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kholidah Siah, 2016)

KAJIAN NORMATIF TENTANG HAK KORBAN PEMERKOSAAN ATAS RESTITUSI BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (MUNANDAR, 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH (Nila Janiati, 2019)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Umarani Azkha, 2020)

CONCURSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT (T. Farid Arisyah, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy