//

ANALISIS PEMINDAHAN PUSAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang POCUT NAVIEZA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon harus segera dipindahkan. Namun, pemindahan pusat administrasi Kabupaten Aceh Utara dari Lhokseumawe ke Lhoksukon belum maksimal dan berdampak negatif terhadap lambatnya akses pelayanan publik, perkembangan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Kabupaten Aceh Utara sendiri. Terlambatnya Pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara memberikan dampak negatif bagi Kota Lhoksukon sendiri dan juga masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab keterlambatan pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dari Kota Lhokseumawe ke Kota Lhoksukon. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan observasi, wawancara dengan informan terkait, dokumentasi, serta literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori administrasi publik dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan Keterlambatan pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara disebabkan belum adanya alat pendukung pelayanan publik, keterbatasan alokasi anggaran, serta adanya alasan politis penguasaan aset Kabupaten Aceh Utara di Kota Lhokseumawe. Kemudian proses pelaksanaan pemindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai saat ini dari 26 SKPD hanya 6 SKPD yang telah pindah ke Lhoksukon, hal ini yang mengakibatkan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan. Disarankan kepada pemerintah Aceh Utara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus mengedepankan standar pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas pelayanan public yang baik dan benar. Didalam memberikan pelayanan, pemerintah selaku pemberi pelayanan harus mengedepankan kepentingan publik dan tidak menjadikan alasan belum adanya alat pendukung pelayanan publik sebagai hal yang menghambat berlangsungnya proses pelayanan publik tersebut. Kemudian diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penambahan alokasi anggaran demi memenuhi kebutuhan pemindahan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Serta segera melakukan pengalihan aset sehingga PP No. 18 Tahun 2003 dapat terpenuhi. Kata Kunci : Keterlambatan, Pemindahan Pusat Administrasi, Pelayanan Publik

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KINERJA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU E-KTP (STUDI KASUS DI UPTD ZONA II DISDUKCAPIL PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR) (KHALIDA ULFA, 2018)

AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI ACEH BARAT DAYA (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU) (Iqram, 2017)

KANTOR WALIKOTA LANGSA (Manuzar Rifki, 2015)

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN BANDAR BENER MERIAH (Noris Firsawan Gunadi, 2021)

NAGAN RAYA PASCA PEMEKARAN DARI ACEH BARAT SUATU TINJIAUAN ADMETRASI PEMERINTAHAN DAN EKONOMI (muyus haswan, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy