PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYALAHGUNAAN TEMPAT PENYEWAAN YANG DISALAHGUNAKAN MENJADI TEMPAT KHALWAT BAGI WISATAWAN DI KOTA SABANG | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYALAHGUNAAN TEMPAT PENYEWAAN YANG DISALAHGUNAKAN MENJADI TEMPAT KHALWAT BAGI WISATAWAN DI KOTA SABANG


Pengarang

NURUL NOVIANI - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1503101010168

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2020

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Nurul Noviani
2019 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYALAHGUNAAN TEMPAT PENYEWAAN YANG DISALAHGUNAKAN MENJADI TEMPAT KHALWAT BAGI WISATAWAN Di KOTA SABANG
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(x,68) pp;bibl;tabl

Mukhlis, S.H., M.Hum.
Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Padal 23 dinyatakan bahwa yang diancam hukuman cambuk tidak hanya berlaku kepada pelaku khalwat saja, tetapi juga kepada penyedia atau fasilitator praktik khalwat. Harusnya ada upaya masyarakat untuk tidak memberi peluang bagi wisatawan untuk berkhalwat.
Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penegak hukum terhadap pelaku usaha penyewaan yang menfasilitasi praktik khalwat bagi para wisatawan di Kota Sabang, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum Kota Sabang dalam memberantas penyalahgunaan tempat penyewaan yang dijadikan tempat khalwat bagi wisatawan.
Penelitian ini dilakukan dalam penelitian metode kualitatif, dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Data-data penelitian diambil dan dikumpulkan dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dan dianalisis dengan metode analisis-yuridis.
Hasil analisa penelitian ada dua. Pertama, parktik khalwat di Kota Sabang di dalam rentang tahun 2013 hingga tahun 2018 masih sangat rentan terjadi. Praktik khalwat tersebut terjadi karena adanya tempat-tempat penyewaan yang disalahgunakan. Adapun upaya penegak hukum terhadap pelaku usaha penyewaan yang menfasilitasi praktik khalwat bagi para wisatawan di Kota Sabang yaitu melalui jalan koordinasi antara penegak hukum Wilayah Hisbah dengan perangkat adat, melakukan musyawarah dengan para penyedia tempat penyewaan untuk tidak memberikan peluang terjadinya praktik khalwat. Kedua, kendala yang dihadapi penegak hukum Kota Sabang ada dua, yaitu kurangnya sarana prasarana penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai controlling (pengawas), prevention (pencegahan), dan repression (penindakan), seperti kendaranan patroli, kurang tersedia Closed Circuit Television atau CCTV, dan anggaran dana. Adapun kendala kedua adalah kesadaran hukum masyarakat, khususnya penyedia tempat penyewaan masih sangat kurang.
Disarankan bagi penegak hukum, Wilayatul Hisbah bersama-sama dengan prangkat adat gampong (keuchik, tuha peut dan tengku imum) hendaknya melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat dan DPRD Kota Sabang mengenai kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan penegakan hukum khalwat. Bagi masyarakat, hendaknya tidak membuka tempat-tempat penyewaan yang memberi peluang terjadinya praktik khalwat.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK