//

URGENSI PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MASDUKI - Personal Name

Abstrak/Catatan

URGENSI PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Masduki*, Mohd. Din*, Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir* ABSTRAK Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, penempatan tersangka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari TAT. Berdasarkan data tahanan penghuni lapas beberapa tahun belakang mencatat bahwa, 45% dari total penghuni Lapas (115.289 dari 255.407 orang) adalah tahanan narkotika. Penghuni Lapas bandar narkotika 64%, dan Pengguna narkotika 36%. Disini urgensi TAT memiliki peran yang sangat penting, dengan adanya pelaksanaan TAT di BNNP Aceh, namun dalam pratiknya memiliki hambatan pada saat pelaksanaan TAT dalam penanganan penyalah guna narkotika, seperti tidak selaras penyelesaian antar lembaga penegak hukum dalam menindak lanjuti tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran TAT dalam penerapan hukum penyalahgunaan narkotika di Provinsi Aceh, hambatan yang ditemukan pada saat pelaksanaan TAT dalam penanganan penyalah guna narkotika, dan penerapan azas restorative justice untuk mendukung penerapan TAT di Propinsi Aceh. Penelitian ini penelitian yuridis empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan pengakajian keberlakuan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, peran TAT dalam penerapan hukum penyalahgunaan narkotika di Provinsi Aceh, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika, peran pemberian sanksi rehabilitasi telah menjadi suatu kewajiban bukan lagi hanya sekedar alternatif pemidanaan saja, penerapan hukum asesmen terpadu di BNNP Aceh harus menjadi mitra antara penyidik kepolisian, dan jaksa penuntut umum yang tugasnya memberikan analisis hukum terhadap penyalah guna narkotika, namun dalam pratik penerapan assessment di BNNP Aceh tidak mewajibkan para aparat penegak hukum untuk menggunakan TAT, oleh sebab itu perlu adanya undang-undang yang mengatur dan memberi batasan aparat untuk bertindak atas penyelesaian tindak pidana narkotika menggunakan assessment, tidak hanya terdapat dalam Peraturan bersama, karena kekuatan mengikat dari Peraturan Bersama ini lemah menurut UU No. 12 Tahun 2011 dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh UU Narkotika hanya rehabilitasi tanpa adanya kewenagan dari TAT itu sendiri. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan TAT dalam penanganan penyalah guna narkotika dikarenakan, faktor regulasi dan subtansi hukum yang tidak mngatur secara rinci pelaksanaan TAT itu sendiri, dan faktor dari aparat penegak hukum, dalam penerapan asesmen terpadu merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, tidak melaksanakan TAT kepada korban penyalahgunaan narkotika. Penerapan azas restorative justice untuk mendukung penerapan TAT di Provinsi Aceh agar penanganan antara supply (pemasok) dan demand (permintaan) berjalanan secara seimbang, selain itu harus dilakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika agar yang telah sembuh diharapkan tidak melakukan lagi permintaan narkotika/konsumsi narkotika dan meminimalisir pengaruh terhadap lingkungan penggunaan narkotika, dan juga upaya non penal untuk meminimalisir tindak pidana narkotika sangat diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Diharapkan TAT berperan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya diperkuat oleh aturan Undang-undang Narkotika agar memiliki kekuatan yang mengikat bagi aparat penegak hukum dalam penegakan penyalahguna narkotika untuk asesement. Guna menanggulangi berbagai hambatan dalam penerapan asesmen terpadu mengadakan konsultasi, koordinasi serta menyelaraskan persepsi dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Kata Kunci: Tim Assesmen Terpadu, Penanganan, Korban, Penyalahgunaan Narkotika, Restorative Justice. URGENCY OF THE ROLE OF INTEGRATED ASSESSMENT TEAM (TAT) IN THE HANDLING OF VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA IN RESTORATIVE JUSTICE PERSPECTIVE Masduki*, Mohd. Din*, Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir* ABSTRACT The integrated assessment team is a team consisting of a team of doctors and legal teams established by the local work force chairman based on the decree of the head of the National Narcotics Agency, provincial National Drug agency and the National Narcotics Agency of the Regency/city. Article 54 of the Narcotic Law states that, "narcotic addicts and narcotics abuse victims are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation". Pursuant to article 8 paragraph (2) of the regulation of the head of BNN No. 11 year 2014 on procedures for handling suspects and/or accused narcotics addicts and narcotics abuse victims into rehabilitation institutions, the placement of suspected narcotic addicts and drug abuse victims was executed after the suspects received recommendations based on the assessment from TAT. According to prison detention data several years back noted that, 45% of the total prison occupants (115,289 of 255,407 people) were narcotic prisoners. Narcotic City Prison resident 64%, and narcotics user 36%. Here the urgency of TAT has a very important role, with the implementation of the TAT at BNNP Aceh, but in the law has a barrier to the implementation of the TAT in the handling of drugs for narcotics, such as not in accordance with the completion of law enforcement regulations in the Follow Up Narcotics criminal act. The research aims to explain the role of TAT in the application of narcotics abuse law in Aceh province, barriers found in the implementation of TAT in the handling of narcotics, and U application of the restorative justice to support the implementation of TAT in Aceh province. This research empirical research by using a legal approach to the applicability of statutory regulations. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and document study techniques and laws related to this study. Further data is processed and analyzed with qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the role of TAT in the application of narcotic abuse law in the province of Aceh, in the Indonesian criminal justice system contained in article 54, Article 55, Article 103, and article 127 of the Narcotics ACT, the role of rehabilitation sanctions has become an obligation is no longer merely an alternative to pipetting, the application of integrated assessment law in and a public prosecutor whose task is to provide legal analysis of narcotics, but in the practice of the assessment implementation at BNNP Aceh does not require law enforcement officials to use the TAT, therefore it is necessary that the law governing and limiting the apparatus to act on the the completion of narcotic criminal offence using assessment, not only in the joint regulation, because the binding force of the joint regulation is weak according to Law No. 12 year 2011 with the basis of authority given by the narcotics Law only rehabilitation without any authority from the TAT itself. Barriers found in the implementation of the TAT in the handling of drugs for narcotics due to regulation and regulatory factors that do not detail the implementation of the TAT itself, and the factors of the law enforcement officers, in the application of integrated assessment is part of the criminal justice system, do not implement the TAT to victims of narcotic abuse. Implementation of the restorative justice Azas to support the implementation of the TAT in Aceh province for the handling between supply (supplier) and demand (demand) in a balanced, in addition, a rehabilitation effort must be made for narcotics addicts to be expected to do no longer drug demand/narcotics consumption and minimize the influence on the environment of drug use, and also non-penal efforts to minimize narcotic criminal acts are necessary to prevent the occurrence of criminal acts. It is expected that TAT will play a role in accordance with its authority and functions strengthened by the rules of the Narcotics Act in order to have binding powers for law enforcement officers in the enforcement of narcotics abusers for assessment. In order to overcome various obstacles in the implementation of integrated assessments hold consultations, coordination and harmonizing perceptions in law enforcement against narcotics abuse. Keywords: integrated assesment team, handling, victim, narcotics abuse, Restorative Justice.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN ASESMEN TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (SUATU PENELITIAN DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA ACEH.) (SANTOSO, 2018)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (ZIA MAULANA, 2021)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (SITI JUBAIDAH, 2017)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (AGUNG HIDAYATULLAH, 2018)

APLIKASI KONTROL OPTIMAL PADA MODEL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN MELIBATKAN JUMLAH KEMATIAN (THAIBIL ANWAR, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy