//

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIAN DI PASAR MELATI MEDAN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang NAZILAH THAMARA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK NAZILAH THAMARA (2020) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (Suatu Penelitian Di Pasar Melati Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp.,bibl. Rismawati, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 (1) bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran ataupun kerugian akibat mengunakan barang yang diperdagangkan. Hal tersebut juga diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun kenyataannya masih banyaknya peredaran pakaian bekas impor di Kota Medan, dan konsumen tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh ganti rugi atau penggantian apabila mengalami kerugian. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal kerugian yang ditimbulkan oleh pakaian bekas di Pasar Melati Medan, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Melati Medan, upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan pakaian bekas di Pasar Melati Medan. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, teks,jurnal dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara terhadap responden dan informan secara langsung. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa tidak adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat kerugian materi dan immaterial yang dialami oleh konsumen karena menggunakan pakaian bekas dengan alasan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, kerugian yang dialami, adapun faktor perdagangan pakaian bekas yaitu faktor internal: pelaku usaha, konsumen dan faktor eksternal: rendahnya kesadaran pemerintah kota medan dalam melakukan pengawasan, adanya kebijakan resmi pemerintah dalam bahaya pemakaian barang impor, dan faktor ekonomi. Adapun upaya pemerintah secara preventif yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk brosur, sedangkan belum adanya upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor tersebut. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi secara rutin kepada konsumen dan pembinaan terhadap penjual pakaian bekas impor, dan memberitahukan bahwasanya perdagangan pakaian bekas ini dilarang dalam perundang-undangan.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MEDAN (Ahmad Mulia S Pandia, 2017)

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BANDA ACEH (MIRJAPAHLEVI, 2019)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENJUAL PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BANDA ACEH (Hotma Lestari Hasibuan, 2016)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY KILOAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (SUATU PENELITIAN PADA USAHA JASA LAUNDRY DI KOTA BANDA ACEH) (Doddy Arisona, 2016)

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA YANG DIJUAL DI TOKO MODERN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (SASTRI MAYANI, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy