//

AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENDAFTARAN

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang TREESNA PRASETYA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Akta Jaminan Fidusia merupakan akta autentik yang dibuat oleh notaris dan pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta jaminan fidusia harus mengikuti Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, notaris sering melanggar dengan alasan akan menghambat bisnis bank dan bisnis perusahaan finance. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan prosedural dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank dan Perusahaan Finance di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya. Kedua, akibat hukum terhadap sertifikat jaminan fidusia yang pendaftarannya menggunakan akta jaminan fidusia yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Ketiga, penerapan sanksi bagi notaris yang tidak menerapkan ketentuan prosedural dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk dapat menjawab permasalahan dilakukan penelitian lapangan sebagai data primer, dan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai data sekunder, yang merupakan patokan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya terkait pembuatan akta autentik. Dalam pembuatan akta jaminan, terdapat notaris yang melanggar melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dengan alasan agar bisnis bank dan bisnis perusahaan finance tidak terhambat. Sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan menggunakan akta jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dibatalkan keabsahannya menurut hukum. Dalam praktik tidak ditemukan adanya penerapan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan ketentuan prosedural dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Diharapkan kepada notaris untuk tetap menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Diharapkan kepada pembuat undang-undang agar ada perubahan ketentuan tentang cara pembuatan Akta Jaminan Fidusia agar tidak terjadi pertentangan antara asas kepastian hukum dengan asas kemanfaatan hukum. Di samping itu, diharapkan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan penerapan sanksi yang tegas terhadap notaris yang tidak melaksanakan ketentuan prosedural dalam pembuatan akta.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KETEPATAN WAKTU NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI BANDA ACEH (TARI KHARISMA HANDAYANI, 2019)

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM BNI CABANG MEULABOH, ACEH BARAT) (Muhammad Kausar, 2016)

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH (Farah Diana, 2017)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ( SUATU PENELITIAN PADA PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE DI BANDA ACEH) (T. ADE PAHLAWAN, 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (SUATU PENELITIAN PADA PT. MEGA AUTO FINANCE CABANG BANDA ACEH) (AHLUN NADLAR, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy