PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH)


Pengarang

Andi Muhammad Arie - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1503101010046

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Andi Muhammad Arie

2019 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi) (pp,63) (bibl) (tabl,5)

Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum.
Kota Banda Aceh, adalah salah satu ibukota provinsi yang pendapatan asli daerahnya didominasi dari perolehan pajak dan retribusi, memiliki salah satu peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Namun demikian,akibat dari sistem pemungutan pajak yang disertakan bersama dalam pembayaran rekening listrik, banyak masyarakat tidak mengetahui telah membayar pajak pada setiap bulannya dan sejak dari awal pembentukan Qanun tentang pajak penerangan jalan ini, di beberapa kecamatan di kota Banda Aceh masih terdapat fasilitas penerangan jalan yang belum memadai.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan sarana penerangan jalan di Kota Banda Aceh belum merata.
Dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisa Peraturan Perundang-Undangan terkait, dan ditambah data wawancara dengan DPRK Kota Banda Aceh, Bagian Hukum Kantor Walikota Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3),Kantor Pt.Pln Kota Banda Aceh, dan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Pajak Penerangan Jalan di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, terkait dengan pemerataan pembangunan sarana penerangan jalan di Kota Banda Aceh, secara umum dapat dikatakan belum merata dikarenakan masih banyaknya terdapat sarana penerangan jalan yang kurang memadai terutama di jalan gampong Kota Banda Aceh.
Disarankan agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan pemerataan pembangunan sarana penerangan jalan sebagai bentuk dari ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga semua masyarakat merasakan manfaat yang sama dari pembangunan infrastruktur terkhusus sarana penerangan jalan.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK