PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PIHAK KE-3 PADA PT.TASPEN (PERSERO) CABANG BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PIHAK KE-3 PADA PT.TASPEN (PERSERO) CABANG BANDA ACEH


Pengarang

RIEN ARISKA - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1601003020052

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

RINGKASAN
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan di Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh selama 2 bulan yang terhitung sejak 11 Februari 2019 hingga 11 April 2019 dengan judul “Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Honorarium Pihak Ke-3 pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh”. Tujuan dari penulisan LKP ini untuk mengetahui tata cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 pihak ke-3 pada PT. TASPEN. Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan metode pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen.
Prosedur pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium pihak ke-3 pada PT. TASPEN ini dilakukan oleh bendahara sebagai wajib pungut pajak atas pegawai yang menerima penghasilan. Bendahara wajib penyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan. PT. TASPEN melakukan pelaporan menggunakan aplikasi E-filling. Aplikasi ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, dan dijamin kerahasiaan data perusahaan. Pelaporan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Prosedur pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. TASPEN telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP 193/PJ/2015.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK