PERAN PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MAISIR DI GAMPONG JEUMPA KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PERAN PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MAISIR DI GAMPONG JEUMPA KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE


Pengarang

Lisa Imelda - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1510104010006

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam tercantum dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa tugas Pemerintahan Mukim yaitu melaksanakan pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat. dalam kenyataannya peran tersebut belum maksimal dilaksanakan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam, hambatan serta upaya pemerintahan mukim terhadap pelanggaran maisir yang terjadi di Gampong Jeumpa. Teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori peran dan teori kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan mukim Leupeum Mesjid masih belum maksimal dalam menjalankan perannya, hal tersebut disebabkan dari beberapa hambatan. Pertama, minimnya aparatur Pemerintahan Mukim. Kedua, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim. Ketiga, kurangnya dukungan aparat penegak hukum kepada Pemerintahan Mukim. Keempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Qanun Jinayat yang mengatur tentang sanksi terhadap para pelaku maisir. Upaya Pemerintahan Mukim untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan Syariat Islam. Pertama, Imum Mukim mengadakan majelis taklim setiap malam kamis khusus untuk pemuda. Kedua, Imum Mukim berkoordinasi bersama camat untuk mencari solusi terhadap permasalahan kurangnya aparatur Pemerintahan Mukim. Ketiga, Imum Mukim berkoordinasi dengan Keuchik yang berada di Mukim Leupeum Mesjid mengenai anggaran pembangunan insfrastruktur pemerintahan mukim. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran peran pemerintahan mukim dalam pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat Pemerintahan Kabupaten Pidie harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Mukim Leupeum Mesjid yaitu mengenai minimnya aparatur dan minimnya sarana prasarana di Pemerintahan Mukim Leupeum Mesjid. Sehingga peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat akan berjalan maksimal.
Kata Kunci : Peran, Pemerintahan Mukim, Pembinaan, Syariat Islam





Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK