TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE


Pengarang

LISA NOVITA AKADIR - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1703202010031

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

346.045

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM
PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE

Lisa Novita Akadir
1
2
3


, Ilyas
, Sulaiman
Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian
yang cukup luas. Namun lahan pertanian di Kabupaten Pidie mengalami
penyempitan lahan pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan. Pemerintah
kabupaten Secara yuridis memiliki tangggung jawab terhadap perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1)
Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib melakukan pembinaan pada setiap orang yang terikat dengan
pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan perlindungan terhadap
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun pada kenyataannya adanya lahan
pertanian pangan berkelanjutan, sehingga yang menjadi masalah utamanya adalah
(1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam
perlindungan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pidie ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab
pemerintah Kabupaten dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
di Kabupaten Pidie, serta menganalisis penyebab pemerintah Kabupaten tidak
mampu mengendalikan alih fungsi lahan pangan berkelanjutan dan upaya yang
dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk tanggung jawab dalam
pelaksanaan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan jenis
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach).
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bahan yang
digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab
pemerintah Kabupaten Pidie dalam melakukan perlindungan terhadap alih fungsi
lahan pertanian pangan (LP2B) belum memenuhi standar ketentuan perlindungan
terhadap lahan pertanian pangan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Penyebab Pemerintah Kabupaten Pidie belum mampu
mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Pidie disebabkan
Tidak adanya sosialisasi khusus LP2B; Belum adanya regulasi daerah yang
mengatur; Tidak adanya lembaga khusus tentang LP2B; Kurangnya koordinasi
Antar Instansi; Pemahaman terhadap kebijakan; Alokasi Dana; Adanya konflik
kepentingan pemanfaatan lahan; Lemahnya Implementasi Rencana Tata Ruang
Wilayah; Masalah para pemilik lahan; Upaya yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Pidie. Diantaranya memperkecil peluang terjadinya alih
fungsi lahan. Upaya memperkecil terjadinya alih fungsi lahan dapat dilakukan
dengan pemberian insentif kepada petani dan dengan mengembangkan pajak
progresif, serta mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dengan berbagai
kebijakan dan program yang mendukung pengendalian lahan pertanian pangan
berkelanjutan.
Disarankan agar pemerintah kabupaten Pidie menjaga komitmennya untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut sehingga perlindungan terhadap
lahan pertanian pangan bisa diwujudkan. Hal itu bisa dilakukan dengan
memanfaatkan semua sumber daya birokrasi yang dimilikinya termasuk
memaksimalkan kinerja instansi terkait untuk mewujudkan tujuan perlindungan
tersebut. Upaya perlindungan bisa dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme
perizinan. Semua usaha dan pembanguna yang dilakukan oleh masyarakat itu
memerlukan izin dari pemerintah daerah, termasuk alih fungsi lahan pertanian
untuk pembangunan. Apabila mekanisme perizinan ini bisa dilaksanakan, mak hal
itu akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah dan Lahan Pertanian Pangan

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK