//

DISHAMORNISASI RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN APBA TAHUN 2018

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MUHAMMAD HUSAINI DANI - Personal Name

Abstrak/Catatan

Muhammad Husaini Dani 2019 ABSTRAK Disharmonisasi Relasi Eksekutif dan Legislatif Dalam Penetapan APBA Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Dr. Effendi Hasan, M.A) Fenomena keterlambatan Penetapan APBA di Provinsi Aceh telah terjadi sejak tahun 2005 hingga tahun 2017, bahkan ditahun 2018 penetapan APBA berujung dead lock sehingga mengharuskan pihak Eksekutif mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam menetapkan APBA. Faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan APBA ini ialah kedua lembaga saling mempertahankan ego sektoral sehingga menciptakan disharmonisasi relasi antara Eksekutif dan Legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab disharmonisasi relasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam penetapan APBA tahun 2018 dan mencari solusi agar relasi Eksekutif dan Legislatif dapat berjalan dengan baik sehingga tidak berdampak pada keterlambatan penetapan APBA setiap tahunnya. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Relasi Kekuasaan dan Teori Pendekatan Behavior. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab disharmonisasi relasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam penetapan APBA Tahun 2018 antara lain: konflik kepentingan antara pihak Eksekutif dan Legislatif, komunikasi politik yang tidak harmonis antara pihak Eksekutif dan Legislatif, tidak memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Berdasarkan temuan tersebut ada beberapa tawaran solusi yang dapat menghilangkan disharmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif yaitu proses perencanaan yang lebih terbuka sehingga tidak stagnan pada pembahasan terhadap Eksekutif dan Legislatif, memaksimalkan e-planning dan ebudgeting, melepaskan kepentingan pribadi pada masing-masing sektoral antara Eksekutif dan Legislatif serta perlunya peran pihak ketiga. Kata Kunci: Penetapan APBA Tahun 2018, Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif. Muhammad Husaini Dani 2019 ABSTRACT Disharmonization Of Executive and Legislative Relations In 2018 APBA Determination Faculty of Social and Political Sciences Syiah Kuala University (Dr. Effendi Hasan, M.A) The phenomenon of delays in determining APBA in the Aceh Province has occurred since 2005 until 2017, even in 2018 the Aceh Regional Development Budget (APBA) designation resulted in a dead lock so that the Executive party issued a Governor Regulation (Pergub) in setting APBA. The dominant factor influencing the delay in determining the APBA is that the two institutions mutually maintain sectoral egos, thereby creating a disharmony of relations between the Executive and the Legislature. This study aims to determine the factors causing disharmony relations between the Executive and the Legislature in the determine of the 2018 APBA and find solutions so that the Executive and Legislative relations can run well therefore does not impact on the delay in determining APBA each year. To analyze the problems in this study using the Power Relations Theory and Behavior Approach Theory. The research approach was carried out using descriptive qualitative methods. Results of this study showed that the factors that created conflict between the Executive and Legislative institution regarding the determination of APBA are such as: conflicts of interest between the Executive and Legislative parties, inconsistent political communication between the Executive and Legislative parties, and has no maturity in politics. Based on these findings there are several solutions that can eliminate disharmony between the Executive and the Legislative: more open planning process so process there is no stagnation in the discussion of the Executive and Legislative, maximizing e-planning and e-budgeting, releasing personal interests in each sectoral between Executives and the Legislative and the need for the role of third parties. Keywords: APBA Determination in 2018, Relations between Executive and Legislative Power

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) DENGAN PERATURAN GUBERNUR (Rikki Dhikayama, 2019)

KOMUNIKASI POLITIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA (STUDI PADA PERSETUJUAN DAN PENETAPAN QANUN) (Lian Kurniawan, 2016)

REALISASI APBA TAHUN 2017 (STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2017) (Aulia Syafahri S, 2019)

KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR ACEH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH-PERUBAHAN (APBA-P) TAHUN 2017-2018 (Ikbal Hilaluddin Zr, 2019)

POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2016 ) (Zulfikar, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy