//

PERLINDUNGAN PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UMUM DENGAN MINIBUS AKIBAT TABRAKAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Natasha Sr - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK NATASHA SR., PERLINDUNGAN PENUMPANG DALAM 2019 PENGANGKUTAN UMUM DENGAN MINIBUS AKIBAT TABRAKAN (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55)pp.,tabl.,bibl.,app ISHAK, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan pada Pasal 192 ayat (1) mengenai perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Pada implementasinyanya masih ada beberapa perusahaan angkutan umum minibus yang lalai dalam memenuhi hak-hak penumpang jasa angkutan umum. Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan minibus kepada penumpang, untuk menjelaskan alasan tidak diberikannya hak-hak penumpang yang mengalami kecelakaan dan untuk menjelaskan upaya hukum yang ditempuh oleh penumpang. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil yang didapat ialah bahwa ada perusahaan yang memberikan ganti rugi dan ada perusahaan yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada Jasa Raharja. Alasan tidak diberikannya hak penumpang karena perusahaan sudah membayar iuran tiap bulannya ke Jasa Raharja sehingga mereka mengalihkan tanggungjawabnya. Upaya hukum yang ditemput dapat berupa pidana, administrasi maupun perdata, akan tetapi penumpang lebih memilih perdamaian. Saran yang dapat berikan ialah agar perusahaan pengangkutan dapat lebih mementingkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta memberikan ganti rugi yang layak bagi konsumen. Penumpang agar sadar untuk memperjuangkan hak-haknya dan Dinas Perhubungan dapat memantau pengangkutan penumpang minibus agar lebih memperdulikan hak-hak penumpang

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KOMPETISI PEMILIHAN MODA ANGKUTAN UMUM PENUMPANG ANTARA MOBIL PRIBADI, MINIBUS AC DAN MINIBUS NON AC (STUDI KASUS : BANDA ACEH – LHOKSEUMAWE) (DEWI SUSWATI, 2017)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS TANPA TIKET APABILA TERJADI KECELAKAAN ATAU KERUGIAN (SUATU PENELITIAN PADA USAHA PENGANGKUTAN UMUM BUS ANTAR PROVINSI DI ACEH) (Cut Balqis, 2020)

ANALISIS PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI ANTARA ANGKUTAN UMUM PENUMPANG MINIBUS AC DENGAN MINIBUS NON AC (STUDI KASUS : BANDA ACEH – TAPAKTUAN) (ANDRIAN, 2019)

ANALISIS PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI ANTARA ANGKUTAN UMUM PENUMPANG MINIBUS AC DENGAN MINIBUS NON AC (STUDI KASUS : BANDA ACEH – TAPAKTUAN) (ANDRIAN, 2019)

PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL BARANG DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR (ZIAUL VARIZTA, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy