//

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINGKIL)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Solvia Indah - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK SOLVIA INDAH, 2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 71), pp.,bibl.,app., NURSITI, S.H., M.Hum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Faktanya tidak semua anak dilindungi oleh hukum. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil ditemukan dua kasus anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kekerasan seksual. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak berkebutuhan khusus korban kekerasan seksual dan menjelaskan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer serta data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan (field research), dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, tulisan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual diawali dengan pemeriksaan secara tertutup dan terpisah, dilakukan oleh orang- yang profesional untuk berhubungan dengan korban yang memiliki keterbatasan fisik. Pihak P2TP2A sudah sangat membantu memulihkan korban agar tidak merasa terasing dan tertekan atas peristiwa yang dialaminya. Hambatan dalam penyelesaian kasus ini adalah kurangnya tenaga profesional untuk berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, minimnya anggaran dari pemerintah, serta kurangnya tenaga psikolog atau psikis di P2TP2A. Disarankan kepada pemerintah dan penegak hukum agar mensosialisasikan bahaya tindak pidana kekerasan seksual untuk anak-anak pada umumnya tanpa terkecuali terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat tercapainya peraturan perundang-undangan di Indonesia terlaksana dengan tujuan sanksi yang jelas.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (KHARISMA SAFRINA, 2021)

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG) (ARINA MAWARDI, 2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SIGLI ) (NUR HUMAIRA, 2017)

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SABANG) (Cut Layli Maulidini, 2019)

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG) (FAUZI RAHMAN, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy