//

PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN ASING OLEH PEMERINTAH INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAKAN ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang TUAH RIZKI ARIEGA - Personal Name

Abstrak/Catatan

TUAH RIZKI ARIEGA, 2019 ABSTRAK PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN ASING OLEH PEMERINTAH INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAKAN ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,72) pp.,bibl., app. (ENZUS TINIANUS, S.H., M.H.,) UNCLOS 1982 dalam pasal 73 menyatakan negara pantai dapat menetapkan peraturan nasionalnya demi pelaksanaan kedaulatan di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan ketentuan konvensi. UNCLOS 1982 memiliki tujuan untuk melindungi kedaulatan negara pantai dalam pengelolaan wilayah lautnya. Negara Indonesia dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 69 telah mengatur tindakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan penenggelaman kapal perikanan asing oleh pemerintah Indonesia yang melakukan tindakan illegal fishing ditinjau dari hukum laut internasional. Serta beberapa aturan internasional lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengolah dan menggunakan data-data yang berkaitan tentang tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh pihak asing, tindakan penenggelaman kapal perikanan asing oleh pemerintah Indonesia, dan bagaimana hukum internasional memandang tindakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional telah mengatur tentang illegal fishing yang harus dipatuhi oleh seluruh negara pantai di dunia. Food and Agriculture Organization dalam hal ini juga sudah mengatur aturan mengenai permasalahan illegal fishing. Tindakan penenggelaman kapal perikanan asing oleh pemerintah Indonesia telah dilaksanakan sesuai aturan hukum internasional karena dari mekanisme penangkapan hingga penenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dianut melalui klausul-klausul hukum internasional itu sendiri, tetapi hanya hukuman berupa denda atas kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan penangkapan secara ilegal. Secara internal Indonesia sangat serius dalam memerangi permasalahan illegal fishing, baik melalui peraturan-peraturan nasional yang telah lama digaungkan, dan upaya-upaya berskala internasional, hingga terciptanya tindakan penenggelaman kapal bagi pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 melalui arahan Perdana Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah Indonesia dalam penanganan pelaku illegal fishing harus melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit, secara bilateral Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara tetangga dalam hal pemberantasan tindakan illegal fishing, pemerintah Indonesia dalam penanganan pelaku Illegal Fishing harus melakukan mekanisme yang searah dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh undang-undang, yaitu untuk setiap tindakan penenggelaman kapal nelayan asing haruslah melalui keputusan pengadilan. i

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING OLEH PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO DI PERAIRAN ACEH (DESI RATNA SARI, 2019)

PENGAWASAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN ACEH ( MUZAKIR RAHMAT, 2016)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING/ILLEGAL FISHING (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (Ir. SULASNAWAN, 2018)

STUDI PERANAN PANGKALAN PSDKP LAMPULO TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN ACEH (Cut Rifka Maulida, 2017)

PENGATURAN HUKUM TERHADAP LINTAS PESAWAT ASING DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA) (CUT MIFTAHUL JANNAH, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy