//

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang SYAHZEVIANDA - Personal Name
SubjectREGULATIONS (LAWS)
BOUNDARIES - LAW OF NATIONS
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2019

Abstrak/Catatan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA ABSTRAK Eksistensi dan relevansi pengaturan di bidang batas desa dipengaruhi oleh pengaturan tentang desa secara umum sebagai norma yang menjadi sumber dan perintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sampai dengan masa pemerintahan era otonomi daerah saat ini, belum adanya formulasi aturan konkrit yang mengatur secara tuntas terkait batas wilayah desa di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakastian hukum terhadap batas desa di Indonesia, bahkan dapat memicu timbulnya berbagai permasalahan (konflik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang batas wilayah di Indonesia dan untuk mengetahui Implikasi Hukum terhadap batas wilayah Desa yang belum jelas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait batas wilayah desa di Indonesia sampai dengan era otonomi daerah masih multitafsir, karena sasaran pengaturan batas wilayah desa saat ini hanya mengatur untuk pembentukan dan penggabungan Desa baru saja, sementara tidak konkrit mengatur batas wilayah bagi desa-desa yang telah ada sebelumnya. Peraturan terkait batas wilayah Desa yang multitafsir dapat berimplikasi pada tidak adannya ketidakpastian hukum, mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penyelesaian penetapan batas Desa yang berlarut-larut karena tidak adanya ketegasan dalam pengaturan, dan dapat menimbulkan stigma belum tercapainya prinsip tertib administrasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah bersama DPR diharapkan dapat merubah atau melahirkan pasal dalam Undang-Undang Desa yang menyatakan secara tegas bahwa setiap desa wajib melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, baik bagi desa yang akan pembentukan/penggabungan maupun desa lama yang telah ada sebelunya. Untuk upaya percepatan penetapan dan penegasan batas desa, kepada Kementerian terkait untuk dapat menginstruksikan dengan melahirkan (Instruksi Menteri) ditujukan kepada Bupati/Walikota untuk menghimbau dan memfasilitasi bagi Desa-desa yang belum merampungkan batas wilayah desa. Kata kunci: Tinjauan yuridis, batas desa, kepastian hukum

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (NURINA, 2016)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT (SUATU KAJIAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL) (RIZKI MULYADI, 2019)

THE IMPLEMENTATION OF STATE RESPONSIBILITY PRINCIPLE IN INDONESIA CONCERNING PLASTIC WASTE IN PACIFIC OCEAN (ZULKHANADYA, 2020)

TINJAUAN SIFAT-SIFAT FISIS DAN KLASIFIKASI PADA TANAH MATERIAL TIMBUNAN DI SEKITAR WILAYAH ACEH BESAR (Siti Husni, 2018)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS DALAM PEMILU DI INDONESIA (M.HARDIANSYAH, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy