Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN RODA TIGA (Suatu Penelitian di Wilayah
Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
ERISKA DESIANTI DEWI,(2019) (vi, 54) pp.,bibl.

Adi Hermansyah, S.H., M.H.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan jalan mengatur yang mewajibkan kendaraan bermotor,
kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan / atau dirakit di dalam
negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukannya pengujian tipe dan uji
berkala. Sebagaimana yang di tegaskan di dalam Pasal 277 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 diatur mengenai uji tipe dan sanksi pidana penjara paling
lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000.00. - (Dua Puluh Empat
Juta Rupiah).Namun kenyataannya, yang terjadi masih banyak kendaraan roda
tiga(becak motor) yang dimodifikasi tanpa melakukan uji kelayakan tipe dan
standarisasi kendaraan.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pelanggaran
modifikasi kendaraan roda tiga (becak motor) di wilayah hukum Kota Banda
Aceh, beserta upaya dan hambatan dalam penertiban pelanggaran modifikasi roda
tiga di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
Data dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, tulisan yang berhubungan
dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran modifikasi
kendaraan roda tiga(becak motor) di wilayah hukum Kota Banda Aceh seperti
tidak melakukannya uji kelayakan tipe dan standarisasi kendaraan oleh
pengendara becak motor dikarenakan upaya penegakan hukum yang dilakukan
pihak kepolisan lalu lintas belum berjalan secara maksimal dalam menangani
pelaku pelanggaran, serta hambatan yang terjadi rendahnya kesadaran dan
kepatuhan hukum yang ada pada diri pelaku pelanggaran.
Disarankan kepada pemerintahan dan aparat penegak hukum kepolisian serta
dinas perhubungan dapat berkerja sama dalam menertibkan pelanggaran dan
untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai
bahaya melakukan modifikasi kendaraan serta menekankan pada sanksi pidananya
khususnya dikalangan becak motor, sehingga adanya efek jera pada pelaku.

Tidak Tersedia Deskripsi