//

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN RODA TIGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Eriska Desianti Dewi - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN RODA TIGA (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ERISKA DESIANTI DEWI,(2019) (vi, 54) pp.,bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengatur yang mewajibkan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukannya pengujian tipe dan uji berkala. Sebagaimana yang di tegaskan di dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur mengenai uji tipe dan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000.00. - (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).Namun kenyataannya, yang terjadi masih banyak kendaraan roda tiga(becak motor) yang dimodifikasi tanpa melakukan uji kelayakan tipe dan standarisasi kendaraan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pelanggaran modifikasi kendaraan roda tiga (becak motor) di wilayah hukum Kota Banda Aceh, beserta upaya dan hambatan dalam penertiban pelanggaran modifikasi roda tiga di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran modifikasi kendaraan roda tiga(becak motor) di wilayah hukum Kota Banda Aceh seperti tidak melakukannya uji kelayakan tipe dan standarisasi kendaraan oleh pengendara becak motor dikarenakan upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisan lalu lintas belum berjalan secara maksimal dalam menangani pelaku pelanggaran, serta hambatan yang terjadi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum yang ada pada diri pelaku pelanggaran. Disarankan kepada pemerintahan dan aparat penegak hukum kepolisian serta dinas perhubungan dapat berkerja sama dalam menertibkan pelanggaran dan untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai bahaya melakukan modifikasi kendaraan serta menekankan pada sanksi pidananya khususnya dikalangan becak motor, sehingga adanya efek jera pada pelaku.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINDAK PIDANA MODIFIKASI RANGKA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT LALU LINTAS KOTA BANDA ACEH) (MUHARLI NAUFAL, 2016)

TINJAUAN KAPASITAS PARKIR TERHADAP VOLUME PARKIR PADA JALAN MOHAMMAD JAM KOTA BANDA ACEH. (MACKSALMINA, 2021)

EXPECTED DEMAND KENDARAAN ELEKTRIK DI KOTA BANDA ACEH STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH, INDONESIA (Rizki Gusnandar, 2018)

EVALUASI KEBUTUHAN LAHAN PARKIR DI TERMINAL BATOH KOTA BANDA ACEH (Lukman, 2014)

UJI EMISI KENDARAAN RODA EMPAT DAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DI KOTA BANDA ACEH (HAJRAH GAYPA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy