PENERTIBAN BANGUNAN TANPA IZIN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA (PENELITIAN PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DESA LIMPOK KABUPATEN ACEH BESAR) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PENERTIBAN BANGUNAN TANPA IZIN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA (PENELITIAN PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DESA LIMPOK KABUPATEN ACEH BESAR)


Pengarang

PUTRI TASYA FABYOLLA - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1703201010022

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

PENERTIBAN BANGUNAN TANPA IZIN YANG BERDIRI DI ATAS
TANAH NEGARA
(Penelitian pada kawasan Sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar)
Putri Tasya Fabyolla*
Ilyas**
M. Nur Rasyid***
ABSTRAK
Ketentuan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai
diatur pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai Dan Sempadan Danau. Dimana disebutkan dilarang mendirikan bangunan,
kecuali bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur
pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan
ketenagalistrikan. Namun pada kenyataanya terdapat sejumlah bangunan yang
berdiri di kawasan sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban
bangunan tanpa izin yang didirikan di Sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten
Aceh Besar dan hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam menertibkan
bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan menggunakan
sumber data sekunder berupa data yang diperoleh melaui bahan kepustakaan dan
sumber data primer berupa sumber data lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, tidak pernah dilakukannya
penertiban bangunan di kawasan sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh
Besar, hal tersebut dikarenakan belum dilakukan penetapan garis sempadan
sungai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai Dan
Sempadan Danau, selain itu belum dibentuk tim untuk melaksanakan kajian
penetapan garis sempadan sungai, sehingga pelaksanaan penertiban belum dapat
terlaksana.
Kedua, faktor hambatan yang dalam pelaksanaan penertiban bangunan tanpa
izin adalah tidak ada standar operasional pekerjaan dan tim yang melakukan
rangkaian kegiatan kajian teknis sempadan sungai, selain it u tidak adanya
anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Disarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
untuk segera membentuk tim untuk melaksanakan kajian penetapan garis
sempadan sungai, merealisasikan anggaran, dan melaksanakan ke giatan
pemberian pemahaman khusus kepada pemilik bangunan tanpa izin di kawasan
sempadan sungai baik itu melalui sosialisai maupun seminar.
* Mahasiswi
** Ketua Komisi Pembimbing
*** Anggota Komisi Pembimbing
Kata Kunci : Penertiban Bangunan Di Sempadan Sungai

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK