KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (SUATU STUDI DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    DISSERTATION

KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (SUATU STUDI DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA)


Pengarang

Muhammad Nur - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1409300020004

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala., 2018

Bahasa

Indonesia

No Classification

340.59

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana)

Ediwarman
Muhammad Nur
**

Eddy Purnama

Dahlan Ali
****


*
***
Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas )
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah
melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan
‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi
orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau
ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah
Kabupaten/Kota. Qanun belum mengatur tentang sanksi yang harus dipenuhi oleh
pelaku berupa perlindungan korban kejahatan. Kehadiran Qanun hukum jinayah
di Aceh diharapkan menjadi solusi terbaik terhadap anak yang melakukan
pelecehan seksual, sehingga qanun tersebut dapat diterapkan secara sempurna.
Adapun yang menjadi permasalahan yaitu: Bagaimana konstruksi aturan hukum
tentang sanksi terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual dalam Qanun
hukum Jinayah? Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak pelaku pelecehan
seksual dalam perspektif Qanun Hukum Jinayah? Bagaimana penerapan
kebijakan hukum pidana terhadap anak dalam Qanun hukum jinayah dalam Sistim
Hukum Nasional di Indonesia?
Penelitian ini bertujuan untuk: Mengkaji, menganalisis dan
menjelaskan konstruksi aturan hukum tentang sanksi terhadap anak yang
melakukan kejahatan pelecehan seksual dalam Qanun hukum Jinayah. Mengkaji,
menganalisis dan menjelaskan ketentuan sanksi terhadap anak pelaku kejahatan
pelecehan seksual dalam perspektif Qanun Hukum Jinayah. Mengkaji,
menganalisis dan menjelaskan secara mendalam penerapan kebijakan hukum
pidana terhadap anak dalam Qanun hukum jinayah dalam Sistim Hukum
Nasional di Indonesia.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
terhadap kaedah hukum dan terhadap sinkronisasi hukum.Tahap penelitian Yuridis
Normatif, melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Sepanjang
diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melangkapi studi kepustakaan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundangundangan,

pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah

serta pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah sebagai
bahan klarifikasi terhadap sumber data.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, konstruksi aturan
hukum tentang sanksi terhadap anak pada Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah Aceh,
sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik
dengan hukum. Akan materi qanun perlu penyesuaian dengan perkembangan
ilmu hukum pidana, yaitu harus mengatur perlindungan khusus terhadap korban
pelecehan seksual. Sanksi terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah masih bersesuaian
dengan Maqashid Syari’ah terkait dengan kewajiban memelihara agama dan
memelihara keturunan. Memelihara Agama merupakan hal yang sangat urgen,
karena Agama sebagai kebutuhan primer pertama bagi kehidupan manusia.
Menjaga keturunan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dan ini
menunjukan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan
derajat kebinatangan. Maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan
hukum tentang larangan mendekati zina. Kebijakan hukum pidana terhadap
sanksi anak yang melakukan pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun
Hukum Jinayah berupa hukuman cambuk, sesuai dengan Sistim Hukum
Nasional di Indonesia. Kedudukan Qanun Hukum Jinayah dalam Sistem Hukum
Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional dan oleh
karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau materi muatan dalam
Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu tidak
ada pertentangan antara regulasi tentang Syari’at Islam yang sudah berlaku di
Provinsi Aceh dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia,
karena Aceh berkedudukan sebagai daerah otonomi khusus.
Saran yang direkomendasikan yaitu perlu ada pengaturan tentang sanksi
yang harus dipenuhi oleh pelaku pelecehan sekual berupa perlindungan terhadap
korban pelecehan seksual secara langsung. Sehingga diharapkan kepada
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menyesuaikan konstruksi hukum tentang
sanksi terhadap anak yang diatur pada Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah Aceh.
Kedudukan Aceh sebagai salah satu Propinsi yang mempunyai kewenangan
khusus untuk melaksanakan syari’at Islam, maka diharapkan tidak ada lagi pihak
yang mempertentangkan keberadaan Qanun Hukum Jinayah, karena secara
yuridis tidak ada pertentangan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Aceh
dengan sistem hukum Nasional, termasuk Qanun Hukum Jinayah.


Kata Kunci: Qanun, Hukum jinayah, Sanksi, Anak, Pelecehan seksual

*
Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum
**
Promotor
***
Co-Promotor
****
Co-Promotor

ABSTRACT

A STUDY OF QANUN JINAYAH (CRIMINAL LAW) ON SANCTION TO
UNDERAGED PERPETRATOR OF SEXUAL HARASSMENT CRIME
(A Study of Criminal Law Policy Perspective)

Muhammad Nur

Ediwarman
**

Eddy Purnama

Dahlan Ali
****


*
***
Article 67 of the Aceh Qanun (Law) Number 6 of 2014 on Qanun Jinayah
stipulates that if a child who has reached the age of 12 (twelve) years but has not
yet reached 18 (eighteen) years or is not married has committed Jarimah (crime),
the child may be charged by the ‘uqubat (sanction) not exceed 1/3 (one third) of the
'Uqubat that has been determined for adults and/ or returned to his/ her parents/
guardians or placed in a place provided by the Aceh Government or Regency/ city
government. The qanun has not regulated sanctions that must be fulfilled by the
perpetrators in the form of protection of crime victims. The establishment of the
Qanun Jinayah in Aceh is expected to be the best solution for children who commit
sexual abuse so that the qanun can be applied correctly. As for the problem that is;
what is the construction of the rule of law regarding sanctions against children who
commit sexual harassment in the Qanun Jinayah? What is the provision of
sanctions against children who commit crimes of sexual harassment in the
perspective of the Qanun Jinayah? How is the application of criminal law policy to
children in the Qanun Jinayah in National Legal System in Indonesia?
This research aims to review, analyze, and explain the construction of the
rule of law concerning sanctions against children who commit crimes of sexual
harassment in the Qanun. Jinayah, assess, analyze and interpret the provisions of
sanctions to child perpetrators of sexual harassment crimes in the perspective of
Qanun Jinayah, assess, analyze and explain in depth the application of criminal
law policies to children in the Qanun Jinayah in the National Legal system in
Indonesia.
This type of research is normative legal research, that is, research on
legal methods and legal synchronization. Normative Juridical research stage is
done through literature study (review of literature). As long as necessary,
interviews can be conducted to complete the literature study. The approach used in
assessing problems is the legislative approach, the concept approach and the case
approach. The case approach in normative research is as a clarification material
to the data source. The approaches used in reviewing the second problem were the
legislative, comparative and the historical approach.
Based on the results of the study, it can be seen that the construction of
the legal rules on sanctions to children in Article 67 Qanun Jinayah of Aceh is by
the principle of best interests for children in conflict with the law. The qanun
material needs to be adapted to the development of criminal law science, which
must regulate special protection for victims of sexual harassment. Sanctions for
children who commit sexual harassment as stipulated in Article 67 of Qanun
Jinayah is still in conformity with Maqashid Shari'ah (five foundational goals)
related to the duty to save religion and save offspring. To save Religion is a very
urgent thing because religion is the first primary need for human life. To save the
offspring is one of the things that must be done and this shows the high dignity of
human beings and at the same time distinguish it with the degree of bestiality. So
the teachings of Islam outlines the legal provisions for the prohibition of adultery.
Criminal law policy towards sanctions to children who commit sexual harassment
crime in the Qanun Jinayah is caning punishment, which is by the National Legal
System in Indonesia. The position of the Qanun Jinayah in the Indonesian Legal
System is part of the national legislation system, and hence the regulated norm or
regulated charge or content in Qanun is a subsystem of the national legal system.
Therefore there is no contradiction between the regulation of Islamic Sharia which
is applicable in Aceh Province with other laws and regulations in Indonesia
because Aceh is domiciled as a special autonomous region
The recommended suggestion is that there should be a regulation on
sanctions fulfilled by the perpetrators of sexual harassment, that is, the direct
protection of victims of sexual harassment. It is expected that the Government and
the Aceh House of Representatives adjust the law construction of sanctions to
children as regulated in Article 67 of Qanun Jinayah of Aceh. Because Aceh as one
of the provinces that has exclusive authority to implement Islamic Sharia, it is
expected that no one will contradict the existence of the Qanun Jinayah, for there
is no legal contradiction between the legal products produced by Aceh and the
National legal system, including Qanun Jinayah.

Keyword : Qanun jinayah, Sanction underaged, Sexual harassment crime

*
Student of Doctoral Program of Law Science
**
Promoter
***
Co-Promoter
****
Co-Promoter

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK