PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA


Pengarang

M. Agung Kurniawan - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1409200030066

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala., 2018

Bahasa

Indonesia

No Classification

345.023 365

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

THE PRACTICE OF CONSPIRACY IN NARCOTICS
CRIMINAL ACTS


By
M. Agung Kurniawan

Mohd. Din

M. Gaussyah
ABSTRACT

iii
??
???


?
Conspiracy of evil/samenspanning is a crime to commit a crime, it can be
said an agreed criminal offence, prepared or planned for this to happen. In the
criminal code, the experiment and the evil conspiracy only punished more lightly
than the punishment of the subject matter. But unlike the current on UUN punish
punishment equal to staple on delik is completed. In practice, there are still a lot
of law enforcement in Indonesia applying Article 132 UUN paragraph (1) to
ensnare the perpetrators of criminal acts are done performed by 2 or more
persons. Because of the evil conspiracy that defined Article 1 point 18 UUN
considered Lex Specialist from article 55 of the Criminal Code. Research is a
major problem (1) what is the cause of evil conspiracy in the criminal offence of
abuse of narcotics use Article 132 paragraph (1) of Act No. 35 of the year 2009
about the abuse of narcotic drugs? (2) what considered against the suspects by
not using Narcotics laws in terms of pem.
Research and study aims, to find and develop theories about criminal
liability theory, the theory of participation (deelneming), and Azas-Azas Laws
crustaceans.
The research method used is the juridical normative legal research
methods, the review about the enforceability of, implementation of, and success in
the implementation of the law in the community. With the data source is
secondary legal materials in the form of primary, secondary legal materials and
legal materials tertiary (supporting). Date obtained, either from primary law,
secondary, tertiary, as well as information from experts, then the date analysis
done by sociology approach i.e. the analysis of content.
The results of this study suggest that first, in practice, there are still many
law enforcement agencies in Indonesia to apply and use Article 132 paragraph
(1) of the Act of narcotics to ensnare the perpetrator of a criminal offence is
complete done by 2 people or more (as outlined by the public prosecutor in the
claim). This of course, does not comply with understanding authentic evil
conspiracy. Because of the evil that is defined pemufakatan article 1 number 18
laws of the Narcotics Act be considered as Lex Specialist from article 55 of the
book the laws of criminal law (the Criminal Code). Second, to avoid an aborted
indictment then public prosecutor in the formulation of the indictment should be
done carefully, clearly and fully customize the criminal act committed. Then in the
formulation of this indictment clearly raises doubts as to the defendant's own or

?
Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School
??
The Head of Supervision Commission
???
The Member of Commission
against examining magistrate things. Therefore, the indictment containing the
formulation against.

Keywords: Conspiracy, Criminal Acts, Narcotics




iv




PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
M. Agung Kurniawan

Mohd. Din

M. Gaussyah
ABSTRAK

i
2


3
1
Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk
melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati,
dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan
dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun
berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman
pokok pada delik selesai. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum
di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak
pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena permufakatan jahat
yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari
Pasal 55 KUHP. Masalah pokok penelitian ialah (1) Apa sebab pemufakatan jahat
dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika? (2)
Apa konsekuwensinya terhadap tersangka dengan tidak menggunakan UndangUndang
Narkotika
dalam
hal
pemufakatan
jahat?


Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan
teori mengenai teori pertanggungjawaban pidana, teori penyertaan (deelneming),
dan Azas-Azas Peraturan Perundang-Udangan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
yuridis normatif, yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan
keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan sumber data
adalah sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum
primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data
dilakukan dengan pendekatan sosiologi yaitu analisis isi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Dalam praktiknya, masih
banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan dan menggunakan Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana
selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh
Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan
penengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena pemufakatan jahat yang
didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-UndangNarkotika dianggap sebagai Lex
Specialist dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua,
Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum dalam
perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap
menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. Maka dalam perumusan surat
dakwaan yang seperti ini jelas menimbulkan keraguan baik terhadap terdakwa

1
2
3
Mahasiswa
Ketua Komisi Pembimbing
Anggota Komisi Pembimbing
sendiri maupun terhadap hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu, surat
dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan jelas menimbulkan
keraguan terutama bagi si terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus
dinyatakan batal demi hukum. Disarankan agar hendaknya Jaksa Penutut Umum
dalam membuat surat dakwaan harus secara teliti dan seksama untuk memenuhi
syarat surat dakwaan agar surat dakwaan tidak terancam dengan kebatalan baik
batal demi hukum (van rechtswege nietic atau null and void) ataupun dinyatakan
batal. Serta perumusan surat dakwaan yang memenuhi syarat menjamin
kepentingan hak tersangka untuk membela diri disamping Hukum Negara dan
Penuntutan.

Kata kunci: Pemufakatan, Tindak Pidana, Narkotika.





ii

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK