//

PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang M. Agung Kurniawan - Personal Name
SubjectCRIMINAL LAW
NARCOTICS - SMUGGLING - LAW
CONSPIRACY - LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

THE PRACTICE OF CONSPIRACY IN NARCOTICS CRIMINAL ACTS By M. Agung Kurniawan Mohd. Din M. Gaussyah ABSTRACT iii    Conspiracy of evil/samenspanning is a crime to commit a crime, it can be said an agreed criminal offence, prepared or planned for this to happen. In the criminal code, the experiment and the evil conspiracy only punished more lightly than the punishment of the subject matter. But unlike the current on UUN punish punishment equal to staple on delik is completed. In practice, there are still a lot of law enforcement in Indonesia applying Article 132 UUN paragraph (1) to ensnare the perpetrators of criminal acts are done performed by 2 or more persons. Because of the evil conspiracy that defined Article 1 point 18 UUN considered Lex Specialist from article 55 of the Criminal Code. Research is a major problem (1) what is the cause of evil conspiracy in the criminal offence of abuse of narcotics use Article 132 paragraph (1) of Act No. 35 of the year 2009 about the abuse of narcotic drugs? (2) what considered against the suspects by not using Narcotics laws in terms of pem. Research and study aims, to find and develop theories about criminal liability theory, the theory of participation (deelneming), and Azas-Azas Laws crustaceans. The research method used is the juridical normative legal research methods, the review about the enforceability of, implementation of, and success in the implementation of the law in the community. With the data source is secondary legal materials in the form of primary, secondary legal materials and legal materials tertiary (supporting). Date obtained, either from primary law, secondary, tertiary, as well as information from experts, then the date analysis done by sociology approach i.e. the analysis of content. The results of this study suggest that first, in practice, there are still many law enforcement agencies in Indonesia to apply and use Article 132 paragraph (1) of the Act of narcotics to ensnare the perpetrator of a criminal offence is complete done by 2 people or more (as outlined by the public prosecutor in the claim). This of course, does not comply with understanding authentic evil conspiracy. Because of the evil that is defined pemufakatan article 1 number 18 laws of the Narcotics Act be considered as Lex Specialist from article 55 of the book the laws of criminal law (the Criminal Code). Second, to avoid an aborted indictment then public prosecutor in the formulation of the indictment should be done carefully, clearly and fully customize the criminal act committed. Then in the formulation of this indictment clearly raises doubts as to the defendant's own or  Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School  The Head of Supervision Commission  The Member of Commission against examining magistrate things. Therefore, the indictment containing the formulation against. Keywords: Conspiracy, Criminal Acts, Narcotics iv PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA M. Agung Kurniawan Mohd. Din M. Gaussyah ABSTRAK i 2 3 1 Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP. Masalah pokok penelitian ialah (1) Apa sebab pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menggunakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika? (2) Apa konsekuwensinya terhadap tersangka dengan tidak menggunakan UndangUndang Narkotika dalam hal pemufakatan jahat? Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, menemukan dan mengembangkan teori mengenai teori pertanggungjawaban pidana, teori penyertaan (deelneming), dan Azas-Azas Peraturan Perundang-Udangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan sumber data adalah sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan sosiologi yaitu analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan dan menggunakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan penengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-UndangNarkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. Maka dalam perumusan surat dakwaan yang seperti ini jelas menimbulkan keraguan baik terhadap terdakwa 1 2 3 Mahasiswa Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing sendiri maupun terhadap hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu, surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan jelas menimbulkan keraguan terutama bagi si terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Disarankan agar hendaknya Jaksa Penutut Umum dalam membuat surat dakwaan harus secara teliti dan seksama untuk memenuhi syarat surat dakwaan agar surat dakwaan tidak terancam dengan kebatalan baik batal demi hukum (van rechtswege nietic atau null and void) ataupun dinyatakan batal. Serta perumusan surat dakwaan yang memenuhi syarat menjamin kepentingan hak tersangka untuk membela diri disamping Hukum Negara dan Penuntutan. Kata kunci: Pemufakatan, Tindak Pidana, Narkotika. ii

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (BAKHTIAR, 2018)

PENERAPAN PRINSIP PERBARENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN TINGGI ACEH (Sakata Guraba, 2018)

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENETAPAN DIVERSI HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA) (Naungan Harahap, 2017)

TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH ACEH (MAURA INDIRA RIZKA, 2017)

URGENSI PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (MASDUKI, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy