//

PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DAN IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM PADA PUTUSAN PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang WAHYU RISALDI - Personal Name
SubjectENVIRONMENTAL LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2018

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah kebijakan peraturan terkini untuk penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan dikenal suatu asas yang diterapkan oleh hakim yang pada umumnya menangani kasus perdata lingkungan, yakni asas in dubio pro natura, yang merupakan turunan dari konsep Precautionary Principle. Disamping itu pada sistem peradilan pidana juga dikenal suatu asas yang hampir serupa namun berbeda, yakni asas in dubio pro reo. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam putusan perkaranya sebagai bentuk penegakan hukum pidana lingkungan hidup menjadi sorotan yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian tujuan penerapan asas in dubio pro natura dan in dubio pro reo oleh hakim dalam putusan perkara lingkungan hidup dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian untuk mengetahui kemungkinan penerapan asas in dubio pro natura perkara pidana lingkungan hidup, dan untuk mengetahui keefektifan penerapan asas in dubio pro natura dan asas in dubio pro reo pada perkara lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Selanjutnya, untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yang berlaku saat ini (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Metode analisis menggunakan analisis data secara content analysis method yang menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan . Selanjutnya data yang terkumpul disusun secara akurat dan sistematis untuk selanjutnya dianalisa dengan maksud memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada awal-awal munculnya kesadaran penegakan hukum lingkungan diIndonesia asas in dubio pro natura diterapkan dalam beberapa perkara pidana lingkungan hidup dan hingga saat ini masih banyak para penasehat hukum yang mengajukan penerapaan asas ini kepada hakim dalam pembelaan klien nya. Hasil dari konferensi Rio yang menciptakan prinsip kehati-hatian dan kemudian memunculkan doktrin in dubio pro natura, dimana UUPPLH 2009 ini juga sudah berisikan delik-delik pidana menyatakan dengan tegas bagaimana tindak pidana lingkungan hidup terjadi, dan oleh sebab itu hakim juga harus mempertimbangkan penerapan asas in dubio pro reo pada tindak pidana khusus ini. Berdasarkan dari beberapa kasus perkara lingkungan hidup yang diterapkan asas in dubio pro natura, dijelaskan oleh majelis hakim bahwa dalam perkara hukum lingkungan tidak diterapkan asas in dubio pro reo, melainkan asas in dubio pro natura. Jadi, jika berpedoman pada putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka asas in dubio pro natura bisa diterapkan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Demi mencapai tujuan dari UUPPLH 2009, penerapan doktrin/asas in dubio pro natura efektif dalam hal penegakan hukum lingkungan oleh hakim. Namun berbeda halnya dengan asas in dubio pro reo, karena kedua asas ini merupakan asas yang saling bertentangan, dan tidak bisa diterapkan secara bersamaan. Jadi, ketika hakim dihadapkan dengan kekurangan bukti dan hasil laboratorium yang meragukan, sedangkan nyata terjadinya kerusakan lingkungan, maka pemulihan dan perlindungan lingkungan seterusnya bisa terabaikan, karena terdakwa bisa kemudian melanjutkan tindakan perusakannya. Disarankan kepada para penegak hukum khususnya hakim yang menangani perkara lingkungan hidup di Indonesia, sangat diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam hal hukum lingkungan. Dikarenakan akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada satu person akan tetapi terhadap hak banyak orang, dan efek yang dirasakan bisa makin berlanjut sampai masa kedepannya, tidak hanya pada saat itu. Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam penerapan suatu asas sangat menentukan dari suatu putusan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam penerapan asas-asas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti asas pencemar membayar (polluter pays), kemudian bagaimana menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang tidak seharusnya bisa diselesaikan diluar pengadilan untuk mendapatkan win-win solution, dan pergitungan ganti rugi yang lebih berprinsip pada keadilan. Kemudian peranan semua pihak sangat dibutuhkan demi menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup untuk kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang. Kata Kunci : Asas in dubio pro natura, in dubio pro reo, penyelesaiaan perkara, lingkungan hidup

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PDT.SUS-BPSK/2017 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BPSK TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK (AL QADRI, 2019)

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Safriadi, 2018)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 2/PID.C/2016/PN-JTH TENTANG PELANGGARAN MENGENAI TANAH, TANAMAN, DAN PEKARANGAN (Cut Mira Novita, 2019)

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 08/PDT.G/2012/PN-BNA TENTANG WANPRESTASI (ISTI MAGHFIRAH, 2015)

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Endy Ronaldi, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy