//

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN-JKT TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang IQBAL FAHRI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK IQBAL FAHRI, 2018 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN JAKARTA SELATAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,94),pp.,bibl.,app. (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah objek Praperadilan sehingga dijadikan sebagai dasar hukum permohonan Praperadilan pembatalan penetapan tersangka dalam putusan praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel. Namun putusan Praperadilan ini justru bertentangan dengan kewenangan hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk putusan hakim yang telah melampaui kewenangan dalam suatu putusan Praperadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan dan mengapa putusan hakim telah melanggar beberapa asas hukum acara pidana. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang digunakan yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel. telah melampaui kewenangan karena terkait kewenangan Praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 diatur bahwa untuk pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak boleh memasuki pemeriksaan materi perkara. Disarankan kepada Hakim sejalan dengan Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, seharusnya Hakim mengikuti aturan perihal pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 04/PID.PRAP/2015/PN-JKT.SEL. TENTANG PENETAPAN STATUS TERSANGKA TERHADAP KOMISARIS JENDERAL POLISI DRS. BUDI GUNAWAN. SH., MSI. (Harist Siddiq, 2016)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PENETAPAN TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN PRAPERADILAN (MUHAMMAD IQBAL, 2021)

PENOLAKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DAN PENYITAAN BARANG BUKTI (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NOMOR. 01/PRA.PID/2016/PN-MBO) (Hendrawan Sofyan, 2019)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PRA PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Hendrika, 2018)

PELAKSANAAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (MAYZSAZSA DWI LESTARI, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy