//

PENYELESAIAN WANPRESTASI AKIBAT KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PENCUCIAN PAKAIAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang INDAH UTAMA PUTRI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Indah Utama Putri, 2018 Kadriah, S.H., M.Hum Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian harus dilaksanakan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak. Demikian halnya dengan perjanjian antara pelaku usaha pencucian pakaian (laundry) dan pengguna jasa yang telah menyepakati jangka waktu penyelesaian pencucian pakaian, maka harus ditepati. Namun dalam kenyataan yang ada pelaku usaha terkadang tidak menepati isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Penulisan dari skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perjanjian dan penyebab terjadinya keterlambatan, kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat keterlambatan tersebut, serta penyelesaian sengketa akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian yang dilakukan. Data diperoleh dari penulisan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder dan primer, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder didapat dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan materi lainya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang digunakan pada jasa pencucian pakaian ini ialah perjanjian secara lisan. Penyebab terjadinya keterlambatan yang dilakukan ialah adanya pemadaman listrik, rusaknya mesin pengering, hujan terus menerus, dan banyaknya orderan. Kerugian yang dialami oleh pengguna jasa cuci pakaian (laundry) ini dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateril. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak pelaku usaha dan pengguna jasa ialah menggunakan jalur negosisiasi yang mana pelaku usaha meminta maaf kepada pengguna jasa. Disarankan kepada pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dari isi perjanjian yang telah dibuat dengan pengguna jasa. Untuk mengindari hambatan yang menyebabkan keterlambatan, seharusnya pelaku usaha menyediakan mesin genset jika terjadinya pemadaman listrik, mencari pekerja pengganti jika kurangnya pekerja, dan dapat mengkondisikan orderan yang ada jika kebanyakan orderan. Kepada pelaku usaha agar menyelesaikan sengketa tidak hanya dengan meminta maaf saja, melainkan pelaku usaha harusnya memberikan kompensasi berupa potongan harga, pelaku usaha dihimbau untuk memiliki itikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna jasa, kepada pengguna jasa disarankan agar dapat meminta bukti penyerahan pakaian.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA PLAYSTATION (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Riskirullah, 2016)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN PAKAIAN DENGAN PEDAGANG PAKAIAN DI KOTA BANDA ACEH (Khairul Habibi, 2018)

WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PELEBARAN JALAN GUNONG KLENG-ALUE PEUNYARENG KABUPATEN ACEH BARAT) (Cut Indah Puti Seruni, 2016)

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR (SUATU PENELITIAN MENGENAI SEWA MENYEWA KAMAR KOS DI KOTA BANDA ACEH) (ZAKIAH, 2016)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAHIT PAKAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI (SUATU PENELITIAN PADA SUKA MAKMUE TAILOR KEC. SEUNAGAN KAB. NAGAN RAYA) (Ikramullah Almar, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy