PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK BENER MERIAH TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2012-2017 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK BENER MERIAH TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2012-2017


Pengarang

Sutama Muhammad - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1110103010001

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Kabupaten Bener Meriah memiliki resiko bencana yang sangat tinggi. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Adapun program penanggulangan bencana merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai pemerintahan Legislatif. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan masing-masing sektor pemerintahan belum mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Bener Meriah. Badan legislatif yang memiliki Fungsi Pengawasan dibidang Politik dan kebijakan merupakan mitra kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah dalam upaya penanggulangan bencana, namun DPRK juga harus melakukan pengawasan pada setiap kebijakan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi Legislatif terkait pengawasan DPRK Bener Meriah terkait proses pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bener Meriah. Kemudian juga untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap program penanggulangan Bencana di Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunderdiperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRK Bener Meriah tidak menyeluruh terhadap program penanggulangan bencana, termasuk pengawasan kebijakan dan aturan Qanun yang terkait pada penanggulangan bencana. Kemudian ketidakpahaman DPRK terhadap pengawasan di bidang bencana menjadikan implimentasi program tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak berjalannya perencanaan dengan baik merupakan salah satu indikator tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan DPRK Bener Meriah. Adapun jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah bahwa kendala yang dihadapi oleh DPRK Bener Meriah terkait pelaksanaan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, tidak berjalan efektif, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk program kebencanaan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Kata Kunci :Legislatif, Pengawasan, Bencana Alam, Bener Meriah, Aceh

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK