//

PERBANDINGAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BUKIT MAS KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT DENGAN TUHA PEUT DI GAMPONG BAET KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Fachrunnisa Hasibuan - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Setiap daerah memiliki lembaga legislatif yang bernama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Namun tidak dengan di Aceh, daerah Aceh sendiri memiliki lembaga legislatif gampong yaitu Tuha Peut. Perbedaan ini lah yang menjadi latar belaakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan Tuha Peut di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, serta untuk mengetahui perbandingan kinerja antara BPD dengan Tuha Peut dalam pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD adalah menampung aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa, mengawasi peraturan desa, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD serta mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak Tuha Peut adalah menyusun peraturan gampong, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama keuchik, memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan keputusan keuchik, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan persetujuan terhadap pembentukan, pergabungan dan penghapusan gampong, memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong, meningkatkan pelaksanaan syari’at islam dan adat dalam masyarakat setempat, memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat dan mendapatkan tunjangan anggaran sesuai kemampuan pemerintahan desa. Perbedaan peran terjadi jika dilihat dari segi tekhnis, penerapan fungsi BPD di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat lebih aktif dan terorganisir dibandingkan denga Tuha Peut di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Namun jika dilihat secara sosial dan budaya, kedudukan Tuha Peut lebih dikenal seluruh masyarakat gampong di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dibandingkan dengan kedudukan BPD di mata masyarakat Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Kata kunci: badan permusyawaratan desa, tuha peut, pemilihan kepala desa. ABSTRACT Each region has a legislative body which called BPD (Council of Regional Deliberation) but not with Aceh. This area it self has a local legislative institution named Tuha Peut. This distinction is the background of this research. The purpose of this research is to know the duty of BPD in Desa Bukit Mas, Besitang, Langkat and Tuha Peut in Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar, and to know the comparison of role between BPD and Tuha Peut in headman election. The research methods that used in this research through the qualitative approach to the type of descriptive study. The techniques of selecting informant used is purposive sampling technique. The tool of data collection in this study is an structured interview and documentation. The results of this study indicate that BPD and Tuha Peut have nearly equal duties, functions, powers, duties and rights of BPD is accommodating society’s aspires, establish local rules and supervising locals, discussing rules arrangements with headman, implementing control towards its implementation, proposing its assignation and termination, forming its committee, investigating, containing, accumulating, formalizing, giving people aspirations, compiling the order of BPD, and also getting allowance from budget revenue and local expenses. On the other hand, Tuha Peut is drawing up the local rules, compiling budget revenue and local expenses with headman, providing coorperation aggrement between local and third party, throwing suggestion and consideration, supervising towards implementation of regulations and decisions, accommodating and following up their aspirations, giving an approval to the establishment, merging and abolishing hutment, offering a written agreement regarding the determination of local device, improving the implementation of Islamic and Syari’ah in the local community, maintaining the preservation of customs, local community and cultural habits that have the principle of benefits and get budget allowances according to their ability. The difference occurs when viewed from the technical side, the application of BPD function in Desa Bukit Mas Besitang Langkat more active and organized compared with Tuha Peut in Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar. Nevertheless, if we see socially and culturally, the position of Tuha Peut is better known to the entire locals in Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar. Compared to the position of BPD in the eyes of Desa Bukit Mas, Besitang, Langkat. Key Words: council of regional deliberation, tuha peut, headman election.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN (Syarifah Rahmah, 2019)

PENGARUH KAPASITAS APARATUR DESA, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN KUALITAS PENGAWASAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN) (Finta Munti, 2017)

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA ALUE BILIE KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA) (Rizwan, 2017)

FUNGSI DAN WEWENANG TUHA PEUET DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA UJONG KAREUNG KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG) (salamun, 2013)

PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA) (RABI AGUSTIA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy